Forum evaluasi ke-2 kinerja penyerapan DIPA Pinjaman Luar Negeri, dan penyiapan outlook penarikan sampai dengan Desember 2019 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 September 2019 di Kementerian Keuangan telah membahas terkait kinerja penyerapan dan persiapan langkah-langkah percepatan kegiatan dari masing-masing proyek yang di kelola oleh Kementerian Pertanian. Hadir dalam pertemuan tersebut pengelola dari proyek IPDMIP, READSI, SIMURP, YESS, FMSRB dan SMARTD yang didampingi oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN) dan Biro Perencanaan. Secara umum, status penyerapan DIPA di Kementerian Pertanian tidak banyak perubahan seperti evaluasi sebelumnya dengan capaian disburse ratio sebesar 33,10% dari total penyerapan kumulatif sampai dengan bulan September 2019 di empat proyek berstatus on going. Hal ini disampaikan oleh Biro KLN, Kementan yang membuka sesi pembahasan terkait kinerja penyerapan anggaran. Melihat status capaian tersebut, tentunya masih terdapat banyak faktor yang menghambat dari pelaksanaan kegiatan pinjaman luar negeri, khususnya pada proyek yang menggunakan mekanisme on granting (penerusan hibah ke daerah). Pada forum ini, masing-masing perwakilan proyek mengambil kesempatan untuk menjelaskan beberapa point penting, diantaranya kendala pembatalan komitmen daerah untuk ikut berperan dalam proyek maupun daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Hambatan koordinasi keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan pihak Executing Agency (Kementerian PUPR) juga menjadi isu dalam pembahasan proyek IPDMIP, FMSRB dan SIMURP sebagai Implementing Agency. Terkait hal tersebut, Kementerian Pertanian diminta untuk menyampaikan surat resmi kepada Kemenkeu terkait permasalahan yang terjadi. Untuk tindaklanjut terkait percepatan penyerapan semester II pada status proyek on going (IPDMIP, READSI dan FMSRB) dilaporkan bahwa paket Pengadaan barang/jasa, seperti pengadaan Konsultan dan pengadaan sarana penunjang kegiatan proyek telah terkontrak, sehingga masing-masing proyek optimis pada semester II realisasi akan meningkat. Untuk Proyek YESS masih terganjal pada proses pembukaan rekening di BI sehingga menghambat pelaksanaan program. Untuk itu diharapkan Biro Perencanaan, Setjen Kementan dapat menyampaikan surat resmi kepada Kemenkeu untuk ditindaklanjuti. Perwakilan dari Ditjen PPR, Kemenkeu menyampaikan bahwa kinerja penyerapan Pinjaman Luar Negeri di tingkat Kementerian/Lembaga ditahun 2018 telah mencapai 100,1%. Hal ini menjadi fokus Kementerian Keuangan untuk dapat mempertahankan agar capaian tersebut tidak menurun ditahun 2019. Untuk itu Kemenkeu meminta agar semua K/L pengelola PLN dapat selalu melaporkan progress maupun permasalahan yang ada untuk dapat bersama-sama mengawal maupun mencarikan solusi demi kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tujuan proyek.

Dalam rangka peyelesaian kegiatan SOLID, Badan Ketahanan Pangan selaku Executing Agency proyek Smallholder Livelihood Development In Eastern Indonesia (SOLID) melakukan upaya untuk mengundang para Satker Daerah pada kegiatan yang dimulai dari tanggal 16 s.d. 18 September 2019 di Bogor. Pada sesi pertama pembahasan yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Keuangan, Badan Ketahanan Pangan menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi atas penyelesaian TGR Keuangan maupun TGR administrasi yang ada di wilayah proyek SOLID. Pertemuan yang diselenggarakan selama tiga hari ini diharapkan dapat menyelesaikan daftar temuan dari BPKP yang masih mengganjal untuk proses penutupan proyek. Tata cara penyediaan dan pengembalian dana pada pemberi PHLN yang diatur dalam UU No 17/2003 dan UU No 1/2004, serta PP No 10/2011 dan PMK No 135/2016 yang disampaikan pada sesi pemaparan oleh narasumber Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN), Kemenkeu menjadi acuan bagi pengelola PHLN untuk memproses refund. Untuk progress atas temuan BPKP pada proyek SOLID dari tahun 2011 s.d. 2017 telah dinyatakan selesai oleh Dit. PKN yaitu dari temuan untuk Loan dan Grant senilai total Rp. 1,049, 035,874 telah dilakukan pengembalian ke Rekening Khusus Nomor : 60129941980 (loan) senilai Rp. 1,042,805,974 (eq) USD 71,268.86  dan dari Reksus No : 602163411980 (grant) senilai Rp. 6,299,900 (eq) USD 425.77. Sementara nilai temuan tahun 2018 masih menunggu konfirmasi surat dari Lender/Donor untuk nilai refund. Terkait hal tersebut pengelola proyek SOLID diminta agar segera menyampaikan bukti setor pengembalian ke Dit. PKN untuk dikonfirmasikan ke KPPN Khusus penerimaan. Ditegaskan pula bahwa bukti setor tersebut hendaknya diisi penjelasan yang lengkap dan di dokumentasikan dengan baik (hardcopy/softcopy) untuk mempermudah para pihak terkait pendataan temuan BPKP dalam penyelesaian refund. Narasumber dari Kordinator Pengawasan IPP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta menyampaikan tindak lanjut temuan hasil audit proyek SOLID. Data temuan BPKP TA 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 tercatat masih terdapat TGR yang belum di tindaklanjuti pada tiga wilayah di Provinsi Maluku, yaitu : Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur dan Kab. Buru Selatan. BPKP menekankan agar masing-masing daerah dapat segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Dari Hasil diskusi atas penyelesaian TGR di masing-masing wilayah proyek, masih terdapat perbedaan data antara Satker daerah dengan BPKP. Untuk mengakomodir perbedaan data tersebut, Project Manager dari SOLID pusat berupaya untuk mengkonfirmasi dan membuat komitmen bersama atas tindaklanjut penyelesaian dimasing-masing satker dengan membuat surat pernyataan nota kesepakatan dan Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak (SKPJM). Mengingat batas waktu closing date dari proyek SOLID telah lewat (31 Juli 2019), namun masih terdapat TGR belum terselesaikan, maka Lender IFAD masih memberikan batasan waktu penyelesaian TGR sampai dengan 31 Desember 2019. Oleh karena itu, satker daerah dapat menindaklanjuti hasil dari konfirmasi dari penelaahan atas temuan TGR sampai dengan 18 Oktober 2019.

Bogor, Kementerian Pertanian – Biro Kerja Sama Luar Negeri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengisian Data Hibah Luar Negeri pada Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SIPOR PHLN) Kementerian Pertanian Versi 2.0. Kegiatan tersebut dihadiri pengelola PHLN semua Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Satuan Kerja (Satker) Badan Litbang (BPTP Aceh, BPTP Kalsel, BPTP Sumsel, BPTP Riau, BPTP Yogya, Balitbu, BB Padi, Balingtan, BPTP Kaltim, BBP2TP, BPTP NTB, Biogen, dan Balitsa). Kepala Bagian Pengelolaan PHLN dan Atase Pertanian, Ibu Dewi memaparkan pengembangan fitur pada Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SIPOR PHLN) Kementerian Pertanian Versi 2.0 diantaranya, perubahan tampilan dashboard, perubahan modul proyek untuk pemantauan kegiatan di daerah (on granting), penyempurnaan LPK-{HLN (PMK 180) untuk pinjaman dan hibah luar negeri, fasilitas print pada tampilan summary di setiap proyek, dan fasilitas print pada tampilan Satker untuk nilai komitmen. Dalam bimtek tersebut, peserta telah mendapatkan akun resmi bagi petugas yang ditunjuk pada satker-satker pengelola hibah di bawah Badan Litbang, Kementerian Pertanian untuk masuk pada aplikasi SIPOR PHLN Versi 2.0. Serta peserta juga diajarkan tata cara pengisian (input data) hibah dan mulai mengisi data hibah baik kegiatan fisik maupun keuangan pada periode triwulan berjalan. (NS PHLN)  

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan "Sosialisasi Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN Bidang Pertanian" pada hari Kamis-Jumat, 23-24 Mei 2019 di Swiss-Bel Hotel, Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan-kebijakan pemanfaatan proyek yang bersumber dari PHLN dan juga mengevaluasi kegiatan PHLN yang telah maupun berjalan di Kementerian Pertanian. Pada acara sosialisasi ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Bapak. Syukur Iwantoro) membuka  sekaligus melaunching Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SIPOR PHLN) versi 2.0 dan menayangkan video dokumenter yang diproduksi oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri dari salah satu proyek hibah luar negeri yang dikelola oleh Ditjen Hortikultura berjudul "Public Private Partnership" bantuan dari JICA. Pada sesi launching aplikasi SIPOR PHLN V2 terdapat beberapa pengembangan fitur, diantaranya : (i) Penyempurnaan form LPK-PHLN amanat PMK 180/2012, (ii) Penambahan fitur on granting, (iii) Penambahan untuk fasilitas print out summary project, (iv) Pengembangandesign dashboard yang dapat memberikan informasi umum kepada publik terkait kegiatan PHLN di Kementerian Pertanian. Biro KLN telah mengundang 6 narasumber, yaitu : 1. Bapak Noor Avianto (Kasubdit Peternakan, Bappenas) dengan tema Kebijakan Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan, 2. Ibu Setiyowati (Kasie Data dan Perencanaan, dana Darurat, dan Dana Intensif Daerah, Kementerian Keuangan) dengan tema Rencana Pengalokasian Anggran  dan Mekanisme On Granting Proyek Pinjaman Luar Negeri, 3. Ibu Fatati (Kasubdit Akutansi dan Pelaporan, Dit. EAS, Kemenkeu) dengan tema Administrasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri, 4. Bapak Syaiful (Kasubdit  Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah, Dit. PKN, Kemenkeu) dengan tema Mekanisme Pengelolaan PHLN, 5. Ibu Nanik Purwanti (Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kemensetneg) dengan tema Peraturan dan prosedur Penugasan Tenaga Ahli Asing serta Pemanfaatan Peluang Kerja Sama Teknik Luar Negeri, 6. Ibu Rahmi Widiriani (Kabid Ketersediaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementan) dengan tema Capaian dan Keberhasilan Proyek SOLID di BKP. Acara ini dihadiri oleh lebih kurang 60 peserta diantaranya dari perwakilan Kemenkeu, Kemensetneg, Bappenas, Lender/Donor, Unit Eselon I lingkup Kementan, perwakilan dari 5 proyek pinjaman luar negeri dan perwakilan dari 45 proyek hibah luar negeri Kementerian Pertanian.

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan "Evaluasi Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Lingkup Kementerian Pertanian" pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 di Hotel Salak the Heritage, Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi terkait perkembangan pelaksanaan proyek dan permasalahan yang dihadapi serta langkah tindak lanjut dalam pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri di masa yang akan datang. Acara evaluasi ini, dibuka oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Bapak Ade Candradijaya. Pemapar yang diundang pada kegiatan ini adalah Project Management Unit/pengelola proyek Pinjaman diantaranya: 1. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan); 2. Ir. Pamela Fadhilah, M.A. (Manajer NPIU Proyek IPDMIP); 3. Dr. Bram Kusbiantoro (Manajer Proyek SMARTD); 4. Diana Nur Fatimah, S.P. (Manajer Proyek FMSRB); 5. Bayu Rahmawan (Program Manajer Proyek READSI); dan 6. Wawan Setijawan (Finance Officer Proyek SOLID). Masing-masing pemapar menjelaskan progress masing-masing project pinjaman serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan project. Rata-rata project pinjaman dengan system on granting menyampaikan kendala terletak pada proses tidak maksimalnya komitmen pemerintah daerah terhadap proyek pinjaman tersebut. Sehingga menyebabkan rendahnya realisasi proyek secara keseluruhan. Namun, sebagai tindak lanjut permasalahan tersebut, pengelola proyek pinjaman melakukan analisis resiko beserta pengendaliannya. Acara ini dihadiri oleh lebih kurang 50 peserta diantaranya dari perwakilan Unit Eselon I dan Unit Eselon II lingkup Kementan yang mengelola proyek PHLN serta perwakilan dari 8 proyek pinjaman luar negeri Kementerian Pertanian.

Jakarta, 25 April 2018 - Kementerian Pertanian telah banyak memanfaatkan berbagai peluang kerjasama, baik melalui forum bilateral, regional maupun multilateral untuk mendapatkan pinjaman atau hibah luar negeri (PHLN). Selain perencanaan, proses mendapatkan dan pelaksanaan proyek, satu hal yang tidak boleh dilupakan adanya pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi atas kegiatan PHLN telah diatur berdasarkan PMK No. 180/PMK.08/2012 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah, PMK No. 84/2015 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, PMK No.271/2014 Tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Hibah dan PMK No. 99/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan HIbah. Isu-isu tentang pelaporan PHLN antara lain: peterlambatan dalam proses pelaporan data, banyaknya formulir data pelaporan yang harus diisi, dalam melakukan konfirmasi data hibah pada tahun tahun berjalan, data pelaporan yang diterima belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang terjadi pada pelaksanaan proyek, kesalahan dalam input data, dll. Terkait hal tersebut Biro Kerjasama Kementerian Pertanian mengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan PHLN (SIPOR PHLN) Kementerian Pertanian. SIPOR PHLN merupakan aplikasi berbasis web untuk pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengintegrasikan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri sehingga data yang dihasilkan melalui kegiatan tersebut dapat tersimpan secara terstruktur dan proses pelaporan semakin mudah, cepat, akurat dan uptodate Kegiatan Launching SIPOR PHLN dilakukan di Bogor oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri yang dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian pengelola PHLN. Dalam pembukaannya, Kepala Biro KLN menyampaikan bahwa teknologi yang sedang dibangun tersebut hanyalah sebuah alat bantu untuk kelancaran kegiatan yang sedang dikelola. Bagaimana SIPOR PHLN ini dapat berjalan dengan baik? tentunya peran dari para pengelola PHLN sangat diperlukan untuk menjadikan aplikasi ini tetap berjalan dengan baik dengan memberikan data yang up to date sehingga tujuan dari aplikasi ini dapat dirasakan manfaatnya dan menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk kepentingan penyedia data PHLN bagi Kementerian Pertanian. Pertemuan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan yaitu dari Direktorat pengelolaan Kas Negara yang memaparkan terkait informasi realisasi pembayaran atas beban PHLN dan Direktorat Evaluasi Akutansi dan setelmen yang menjelaskan tentang administrasi pengelolaan hibah.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, kembali membuka sekolah wirausaha muda “Young Entrepreneur School Sulawesi Selatan (YESS)” angkatan ke-3.  Pembukaan YESS angkatan ke-3 ditandai orientasi kepada puluhan calon siswa, Kamis, 25 April 2019 di KUKM Center, Jl. AP. Pettarani Makassar.  Kegiatan dihadiri kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Malik Faisal yang juga pembina YESS, Kepala sekolah, Abd. Azis Bennu, Koordinator Konsultan PLUT, Bahrul ulum Ilham, Duta Baca Makassar yang juga akumni YESS, Munadian Yunadia, dan tim fasilitator YESS. Malik Faisal pada kesempatan ini memberikan motivasi kepada siswa, tentang pentingnya kewirausahaan di era milineal.  Dia mengatakan, program YESS bertujuan menyiapkan generasi muda Sulawesi Selatan, yang memiliki jiwa entrepreneurship yang siap berkompetisi secara global.  ”Persaingan SDM global sangat ketat. YESS hadir menyiapkan generasi unggul yang profesional, berintegritas dan berjiwa wirausaha,” katanya. Program YESS adalah sekolah nonformal yang menyasar siswa SMA atau sederajat. Masa kegiatan berlangsung selama tiga bulan, dengan delapan kali pertemuan setiap bulan, pada hari Sabtu dan Minggu. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan ruang belajar representatif di UKM Center Sulawesi Selatan, dan tim fasilitator dari konsultan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan, 7 orang coach dan praktisi bisnis.  Kepala sekolah YESS, Abd. Azis Bennu yang juga Kabid UKM Diskop Sulsel menyebut, pembelajaran YESS berupa inovasi pelatihan rutin oleh para mentor, trainer dan coach bisnis ditunjang dengan pendampingan secara intensif, terdiri 20 persen teori dan 80 persen praktik.  “Pada tahun 2018 telah menghasilkan alumni sebanyak 150 peserta didik, yang memiliki mindset, pengetahuan dan keterampilan wirausaha,” tambahnya.  Kelas perdana YESS mulai bergulir pada Sabtu, 27 April 2019, dan tidak dipungut biaya.

SRIPOKU.COM, BANYUASIN -- SMK PP Negeri Sembawa dikunjungi oleh Sekertaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Dr. Andriko Noto Susanto, MP serta Konsultan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project (IPDMIP) yaitu Mr. Richard. Selasa (22/1/2019). Dalam Kegiatan IPDMIP yang merupakan suatu program Integrasi Partisipasi Pertanian yang turut melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Artikel ini telah tayang di sripoku.com dengan judul Kunjungan IPDMIP ke SMKPP Negeri Sembawa Untuk Irigasi yang Lebih Baik, http://palembang.tribunnews.com/2019/01/23/kunjungan-ipdmip-ke-smkpp-negeri-sembawa-untuk-irigasi-yang-lebih-baik.Penulis: Alan Nopriansyah Editor: Siti Olisa

SIDRAP-Sosialisasi Draft Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) Program Integrated Partisipatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) Tahun 2019 tingkat Kabupaten Sidrap, berlangsung Senin (1/4/2019) di Ruang Rapat Bupati Sidrap. Sosialisasi diikuti unsur Dinas PSDA, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, para Ketua P3A dan GP3A dan koordinator TPM dan para TPM. Sekretaris Kabupaten Sidrap, Sudirman Bungi membuka sosialisasi didampingi Sekretaris Bappelitbangda Sidrap, Andi Muhammad Arsjad. Hadir sebagai narasumber, Konsultan Istitutional Strengthening For Agricultural Irrigation (ISAI) Program IPDMIP, H Darwis. Dalam sambutannya, Sudirman Bungi memaparkan tujuan kegiatan tersebut untuk membantu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pelaku pengelola irigasi lainnya dalam menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan terkoordinasi. Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, RP2I merupakan instrumen perencanaan berisi program dan perkiraan kebutuhan dana untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisiatif yang disusun Bappelitbangda, Dinas PSDA, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk periode 5 tahun ke depan. “Dokumen tersebut akan disahkan oleh Bapak Bupati Sidenreng Rappang dan menjadi sumber informasi untuk musrenbang kabupaten dan provinsi,”ujar Sudirman. Mengingat lokasi daerah irigasi dan masyarakat tani berada di kabupaten/kota, sambung Sudirman, maka melaui RP2I perencanaan bidang irigasi untuk kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten diharapkan lebih terpadu. “Ini sangat diperlukan oleh kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang pertanian serta pengelolaan irigasi secara partisipatif,”tandas Sudirman.