Medan, 6 Maret 2024 telah berlangsung Diseminasi Pengelolaan Hibah yang mengusung tema “Memperkuat Sinergi Pengelolaan HIbah untuk Mendukung Pembiayaan Berkelanjutan”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Evaluasi Akutansi dan Setelmen, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh K/L pengelola Hibah. Prinsip kehati-hatian dalam penerimaan hibah diharapkan dapat di terapkan agar daya dukung dan manfaatnya betul – betul sejalan dengan tujuan program K/L. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Syaiful selaku Kepala Kanwil DJPB Sumut dalam mengawali pertemuan. Direktur Evaluasi Akutansi dan Setelmen (EAS), Kemenkeu mengingatkan bahwa untuk penerimaan hibah luar negei kepada daerah, mekanismenya harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu, sesuai K/L yang mengampuh kegiatan yang diusungnya sebelum hibah tersebut di teruskan ke daerah. Selanjutnya hibah yang akan diterima hendaknya di konsultasikan kepada Dit, EAS untuk memastikan apakah bantuan tersebut tergolong bantuan hibah atau bukan, pada forum konsultasi tersebut Dit EAS akan memberikan informasi yang akurat agar K/L dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Untuk hibah dalam bentuk uang ada tahapan yang akan dilalui oleh calon satker penerima hibah yang dalam prosesnya di kenal dengan singkatan “3R1P” (Register, Rekening, Revisi DIPA dan Pengesahan), penjelasan tersebut disampaikan oleh Bapak Semfebri, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPB Provinsi SUMUT, beliau juga menyampaikan bahwa terdapat sangsi bagi K/L yang tidak melaporkan hibahnya berdasarkan laporan yang di tuangkan dalam hasil pemeriksaan BPK, jika selama 2 tahun berturut-turut tidak ada kejelasan maka tidak diperkenankan menerima hibah pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Hadir pula dari perwakilan UNDP yang menjelaskan terkait program kerjanya dalam memformulasikan program kegiatannya di Indonesia selalu merujuk pada 2 aturan yang berlaku, yaitu RPJMN dan UNDP Startegic Plan. Melihat dari target RPJMN 2020-2024, UNDP yang memiliki strategic plan 2021 - 2025, tentunya program UNDP dapat mendukung dan berkontribusi terhadap RPJMN, hal ini disampaikan oleh Management Performance oversight Specialist, UNDP, Bpk. Ari Pratama. UNDP merupakan anggota dari UN dimana perikatan dokumen kerjasama telah di tandatangani bersama antara pemerintah Indonesia (BAPPENAS) dengan UN. Dalam menyusun program kegiatan/kebijakan, UNDP berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini bersama dengan BAPPENAS dan Kementerian Luar Negeri, karena pengambilan keputusan terkait program rujukan di endors dalam sidang executive board UNDP di New York yang dihadiri oleh perwakilan Indonesia (KJRI New York). Namun dalam pengelolaannya, UNDP juga berkonsultasi dengan kementerian Keuangan (DJPPR) sejak 2009/2010 dimana pemerintah Indonesia saat itu sedang berfokus pada peningkatan tata kelola bantuan. Dalam program pelaksanaan teknis, UNDP memiliki project document yang di tandatangani bersama dengan K/L penerima manfaat, yang sebelumnya UNDP telah melakukan koordinasi secara detail bersama K/L terkait. Terdapat dua mekanisme batuan yang dilakukan oleh UNDP, yaitu melalui National Implementatition Modality (NIM), dimana bentunya adalah hibah langsung uang yang akan dikelola oleh K/L penerima bantuan, dan Direct Implementation Modality (DIM), dengan mekanisme hibah langsung dimana seluruh kegiatan dilakukan oleh UNDP dan hasilnya akan diserahkan kepada penerima bantuan. Dalam menyimpulkan dari hasil pertemuan, Moderator menyampaikan bahwa hibah merupakan salah satu modalitas penting untuk mendukung pendanaan kegiatan sektoral maupun untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Selain itu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah perlu terus dijaga dan ditingkatkan untuk mendapatkan trust dan men-trigger mobilisasi pendanaan yang lebih masif melalui skema Blended Finance. Kementerian Keuangan telah mengembangkan regulasi, infrastruktur system dan sarana edukasi dalam rangka pengelolaan hibah yang berkualitas dan sumber pembiayaan berkelanjutan. Selanjutnya masukan dari para stakeholders sangat diperlukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan regulasi pengelolaan hibah untuk menjawab tantangan mendatang

Dalam upaya menghadirkan perubahan positif diwilayah pedesaan Rural Empowerment and Agrcultural Development Scaling-up Initiative (READSI) telah sukses mengimplementasikan sejumlah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan rural dan pengembangan pertanian. Melalui hasil monitoring dan evaluasi terbaru, proyek ini terbukti memberikan dampak yang signifikan bagi kelompok tani di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kesempatan Joint Monev yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2023, Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian beserta Tim READSI telah melakukan kunjungan dengan melibatkan DJPK Kemenkeu, Sekretariat BPPSDMP dan Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian untuk bersama-sama melakukan koordinasi dan pemantauan terkait kegiatan proyek READSI di wilayah NTT. Dalam upaya menghadirkan perubahan positif diwilayah pedesaan Rural Empowerment and Agrcultural Development Scaling-up Initiative (READSI) telah sukses mengimplementasikan sejumlah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan rural dan pengembangan pertanian. Melalui hasil monitoring dan evaluasi terbaru, proyek ini terbukti memberikan dampak yang signifikan bagi kelompok tani di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kesempatan Joint Monev yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2023, Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian beserta Tim READSI telah melakukan kunjungan dengan melibatkan DJPK Kemenkeu, Sekretariat BPPSDMP dan Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN), Kementerian Pertanian untuk bersama-sama melakukan koordinasi dan pemantauan terkait kegiatan proyek READSI di wilayah NTT. Tim READSI mengkonfirmasi kesiapan Pemda NTT terkait pasca amandemen PHD. Mengingat waktunya pelaksanaan proyek yang terbatas hingga tahun 2024, maka Tim ingin mendapatkan informasi terkait penganggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk TA 2023 - 2024. Capaian yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah bahwa sampai dengan bulan Juli 2023 realisasi telah mencapai 73% dari total alokasi PHD dan Pemda berkomitmen untuk menyerap sisa PHD TA 2023 dan 2024 sesuai dengan dokumen Annual Work Plan and Budged (AWPB). Pada kesempatan pertemuan juga disampaikan dukunganb Pemerintah Daerah untuk melanjutkan kegiatan READSI setelah masa proyek berakhir dengan sumber pendanaan daerah maupun dari sumber pendanaan lainnya. Koordinasi melekat lintas unit kerja daerah menjadi fokus utama yang di soroti oleh DJPK Kementerian Keuangan agar tidak terjadi hambatan dalam pengajuan reimbursment dan bersama-sama memastikan output kegiatan dan dokumen reimbursment dapat disiapkan dan disusun dengan baik. Biro KLN juga menekankan Peran dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan komitmen PHD sangat penting untuk dilakukan dalam mencapai tujuan dari program READSI dan mendorong percepatan kegiatan serta realisasi didaerah. Biro KLN dalam pendampingannya selalu memantau kelancaran dari implementasi disetiap proyek PHLN melalui rekonsiliasi data realisasi dan kegiatan secara berkala. Pada kunjungan lapang.ke Desa Binafun, Kecamatan Amfoang Tengah, Kab. Kupang, Tim Monev di terima oleh kepala Desa dan Kelompok tani penerima manfaat. Pada kesempatan ini Tim Monev berkesempatan untuk berdikusi dengan kelompok tani, diantaranya mengkonfirmasi seputar program kegiatan proyek READSI yang telah di terima oleh mereka. Ketua Kelompok tani menjelaskan bahwa banyak manfaat yang didapat dari hasil pelatihan yang diikuti diantaranya mereka telah berhasil meningkatkan hasil produksi tanaman pangan (Padi) dan mengembangkan tanaman sayur. Proyek READSI juga telah memberikan bantuan berupa Sumur Pompa dan 17 ekor Babi untuk 17 orang anggota di kelompok tani Binafun. Ketua Kelompok menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah, karena dengan bantuan sumur pompa tersebut mereka telah dapat bercocok tanam sayur dimusim panas dan dapat memenuhi kebutuhan air untuk rumah tangga. Namun untuk bantuan Babi, pada tahun 2022 telah terjadi serangan virus yang menyebabkan kematian. Hingga kini tersisa 7 ekor babi yang masih di pelihara oleh kelompok. Tim Monev juga berkesempatan mengunjungi kelompok tani di Desa Oh Aem, Kecamatan Amfoang Selatan. Kelompok ini telah mendapatkan bantuan ternak Babi dan Bibit tanaman Kopi dari proyek READSI. Kelompok Tani Hidup Baru juga telah berhasil mengembangkan tanaman Jeruk dan telah mampiu untuk mengatur keuangan kelompok karena telah mengikuti pelatihan literasi keuangan yang diberikan dari proyek READSI.           

Kolaka, Sulawesi Tenggara – Biro KLN bersama Badan SDM dan Kementerian Keuangan telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaanaan Program READSI (Rural Empowering Agricultural Development Scaling up Initiative) di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Juli- 2 Agustus 2023. Program READSI merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin melalui pemberdayaan rumah tangga petani di pedesaan dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan di sektor pertanian dan non pertanian. Pada dasarnya program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh petani diantaranya dengan meningkatnya hasil padi sawah, bertambahnya pengetahuan petani serta perubahan mind-set mengenai kemandirian petani. Melalui program ini juga petani diberikan alat mesin pertanian, pupuk dan pengetahuan melalui Sekolah Lapang (Field School). Sedangkan melalui kelompok tani mereka medapatkan pengetahuan mengenai teknis pertanian, penanganan hama dan penyakit, pembuatan pupuk organik dan pengolahan lahan menggunakan smart farming. Selain itu pengetahuan mengenai pengelolaan anggaran juga diberikan, seperti mekanisme simpan pinjam guna kemandirian kelompok tani. Program READSI di Kabupaten Kolaka memang masih banyak ditemukan beberapa kendala di lapangan seperti: (i) metode simpan pinjam yang belum terlaksana untuk keseluruhan kelompok tani; (ii) pembangunan infrastruktur belum terlaksana karena masih mencari konsultan dengan mi; (iii) belum maksimalnya pelaksanaan Sekolah Lapang karena petani lebih memilih komoditas sawit yang lebih menguntungkan dibanding padi sawah; serta (iv) masih sulitnya kelompok tani mendapatkan pupuk kimia bersubsidi sementara salah satu kelompok tani telah berhasil membuat pupuk organik untuk tanaman padi sawah.   Penulis : Isna Helmi Y./Editor   : Hapsari Sri S.

United States Agency for International Development (USAID) dan Food and Agricultural Organization (FAO) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhasil mengendalikan wabah penyakit hewan ternak di Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo. Jeff Cohen, Direktur USAID Indonesia menyatakan bahwa kemampuan petugas dalam berkoordinasi, berkolaborasi dan mengatasi penyakit hewan menular seperti penyakit Antraks dapat dijadikan percontohan untuk daerah lain dalam melakukan pengendalian penyakit hewan menular.  Pada saat kunjungan lapang, Jeff Cohen dan Rajendra Aryal, Country Director FAO di Indonesia serta rombongan melakukan dialog interaktif dengan petugas teknis lapangan yang menangani penyakit Antraks dari puskeswan, puskesmas, Balai Besar Veteriner, Dinas Pangan dan Pertanian Yogyakarta serta warga yang terdampat wabah Antraks. Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Trenggono Trimulyo menyatakan bahwa kunjungan USAID ke Girimulyo memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan lokal untuk memperkuat kerja sama dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan hewan dengan pendekatan one health. Pemerintah dan warga Kulon Progo, Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada USAID, FAO dan Kementerian Pertanian RI atas bantuan peningkatan kapasitas dan kemampuan petugas puskeswan dalam mengendalikan dan investigasi penyakit hewan menular sejak 2006. Trenggono Trimulyo mengharapkan bantuan peningkatan kapasitas tetap berlanjut untuk menghadapi ancaman wabah penyakit hewan dan zoonosis kedepannya.

Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian telah mengadakan Pertemuan Nasional Project Completion Report proyek Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) pada 4-6 Juli 2023 di Hotel Novotel Semarang, Jawa Tengah. Proyek IPDMIP merupakan proyek kolaborasi beberapa kementerian lintas sektor antara lain Direktorat Irigasi dan Rawa - Kementerian PUPR, Direktorat Operasional dan Pemeliharaan – Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Bangsa – Kementerian Dalam Negeri dan BPPSDMP – Kementerian Pertanian dimana executing agency proyek tersebut adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Kementerian Pertanian yang merupakan salah satu implementing agency proyek IPDMIP pada komponen 4 Peningkatan pendapatan pertanian beririgasi dikelola oleh BPPSDMP tepatnya di Pusat Penyuluhan Pertanian dengan tujuan strategis meningkatkan pendapatan pertanian beririgasi pada 16 provinsi, 74 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Pusat Penyuluhan Pertanian sebagai NPIU proyek menggandeng pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten lokasi proyek sebagai PPIU dan DPIU untuk melaksanakan kegiatan proyek IPDMIP yang berfokus pada 3 sub komponen yaitu (i) Komponen 4.1 Peningkatan Produktivitas dan Layanan Pertanian, (ii) Komponen 4.2 Peningkatan Akses dan Layanan Pasar dan (iii) Komponen 4.3 Peningkatan Layanan dan Pemanfaatan Layanan Keuangan Perdesaan. Pertemuan Nasional Project Completion Report (PCR) IPDMIP dilaksanakan bertujuan untuk penyusunan dokumen PCR sebagai persiapan proses penutupan proyek IPDMIP yang akan berakhir pada September 2023 nanti. PCR merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia ke IFAD yang telah dilaksanakan di tingkat pusat-provinsi-daerah. Manajer Proyek IPDMIP Pak Bayu menyampaikan bahwa progress kegiatan completion & closing IPDMIP sebagian besar telah dilakukan dan sedang menyusun laporan akhir. Sedangkan Supervisi IFAD akan dilakukan pada tanggal 10 Juli – 21 Juli 2023 yang nantinya hasil dari Supervisi tersebut menjadi dasar Aide Memoar dan laporan PCR yang akan diserahkan pada pemerintah Republik Indonesia sebelum diadakan audit untuk proyek IPDMIP. Pak Zul dari Bappenas menyampaikan bahwa proyek IPDMIP memiliki tujuan program yang sangat baik dan berpotensi sangat besar untuk peningkatan pangan pertanian sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Besar harapan untuk pemerintah daerah dapat meneruskan keberlanjutan program IPDMIP dengan mereplikasi beberapa program antara lain (i) Menjangkau lebih banyak kelompok tani, (ii) Pemda dapat meneruskan akses layanan keuangan yang telah bekerja sama dengan bank daerah dan (iii) Bussines Case untuk keberlanjutan layanan. Replikasi tersebut juga diharapkan dapat terus berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN serta meningkatkan promosi penjualan dan bisnis digital. Pertemuan Nasional PCR juga mengundang perwakilan PPIU dan DPIU untuk menyampaikan realisasi kegiatan dan keuangan serta capaian setelah mendapatkan maanfat dari proyek IPDMIP. Selain itu, perwakilan PPIU dan DPIU juga memaparkan identifikasi rencana replikasi proyek IPDMIP untuk masing-masing daerah.

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyelenggarakan kegiatan Stakeholders Forum Pengelolaan Hibah 2023. Digelar di Aula Bundo Kanduang Lantai 3, Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat pada 15 Juni 2023 bekerja sama dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan kegiatan ini untuk bertemu dengan para pengelola hibah di lingkungan satuan kerja Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dan membagikan isu terkini dalam pengelolaan hibah. Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG, yang menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung Kementerian Negara/Lembaga maupun Pemda untuk lebih memahami pengelolaan hibah yang akurat, akuntabel dan transparan, diperlukan edukasi, knowledge sharing, dan koordinasi yang intensif antara satker Kementerian Negara/Lembaga/Pemda, pemberi hibah/Donor, DJPb dan DJPPR. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan Talkshow Lesson Learned Pengelolaan Hibah dengan narasumber utama Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Endah Martiningrum yang menyampaikan tentang current issue pengelolaan hibah saat ini menurut PMK 99 Tahun 2017 dan penggunaan SEHATI (Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi) sebagai platform digital pengelolaan hibah seluruh Indonesia.  Kegiatan ini bertemakan “Edukasi Inklusif untuk Memperkuat Pusat Keunggulan Hibah" yang dihadiri secara fisik oleh perwakilan K/L pengelola hibah dan juga disiarkan melalui kanal Youtube DJPPR Kementerian Keuangan. Sebagai pembicara hadir Direktur Anggaran dan Perjanjian/Kontrak Kerjasama Teknis Australia – Indonesia, Andi Muhardi yang menyampaikan tentang pengelolaan pemberian hibah dari DFAT ke Indonesia untuk membantu pembangunan Indonesia. Pada kesempatan tersebut, turut serta hadir Subkoordinator Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Hapsari Sri Susanti yang membagikan pengalaman Kementerian Pertanian dalam mengelola hibah luar negeri.  Aplikasi SIPOR PHLN yang dimiliki Kementerian Pertanian menjadi salah satu contoh sukses dalam memanfaatkan aplikasi untuk penginputan dan pelaporan data secara sistematis sehingga memudahkan satker dalam melaporkan data pada Biro Kerja Sama Luar Negeri yang nantinya akan diteruskan pada Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri secara triwulanan. Sesi selanjutnya adalah launching e-learning Pengenalan Pengelolaan Hibah oleh Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen serta Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. E-learning ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antar unit di Kementerian Keuangan baik di DJPPR, DJPb, dan BPPK untuk terus mengedukasi para pengelola keuangan di seluruh satuan kerja. E-learning ini dapat diakses melalui klc2.kemenkeu.go.id oleh seluruh masyarakat tidak tertutup hanya untuk pegawai Kementerian Keuangan. 

Studi komprehensif yang ditunjang pengamatan lapang ekstensif di Jawa telah dilaksanakan perihal susut pangan hortikultura oleh FAO-UN didukung Direktoral Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian di tahun 2022-2023. Materi kajian adalah identifikasi hambatan dan kelayakan upaya pencegahan dan pengurangan susut pasca panen untuk komoditi cabai, bawang, dan kubis. Studi ini menerapkan metode FAO – Food Loss Asessment (FAO-FLA) dengan pendekatan sistem pangan dalam menerapkan prioritas intervensi serta kebijakan programnya. Dasar pemikiran studi merujuk target SDG 12.3 bahwa di tahun 2030 adalah sejarah pengurangan kehilangan pangan di jalur produksi dan rantai pasok, termasuk susut pasca panen. Upaya ini sejalan dengan perwujudan UU. Hortikultura No.13/2010 yang mengamanatkan peningkatan produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pangsa pasar. Seiring dengan itu adalah peningkatan konsumsi dan manfaat ragam-ragam hortikultura sehubungan dengan perluasan lapangan kerja dan peluang bisnis. Ruang lingkup kajian meliputi susut kuantitas dan kualitas dari kegiatan panen sampai ke pasar induk, dimana setiap komiditi secara spesifik di nilai – kejadian susut (CLP – Critical Loss Point) termasuk upaya penanggulangannya. Dari telaah lapang, untuk CLP cabai disusut panen ditemukan 0,43% -2,48%, yang disebabkan panen tidak tepat waktu, lewat matang dan teknik pemilahan mutu produk. Masalah ini diatasi dengan penerapan tata cara penanganan baik (GHP – Good Handling Practices), sesuai permintaan pasar. Ditingkat pengumpul di desa susut berkisar 1.43 % - 2.66 % yang umumnya disebabkan kemasan tidak memadai, rontok dan jeleknya penyimpanan. Adapun susut yang besar justru terjadi karena faktor eksternal, terutama pada kejadian penundaan panen, modal waktu transport yang lama karena hambatan di jalan serta kondisi cuaca hujan. Panen yang berlebihan mengakibatkan jatuhnya harga ditingkat petani, juga menyebabkan susut tinggi akibat penumpukkan stok.    Untuk komoditi bawang merah, CLP panen bisa mencapai 6,25% yang disebabkan aktivitas pemanenan yang ceroboh dan pengangkutan manual di kebun. Adapun di lokasi koleksi produk di desa dan pedagang pengepul, CLP dapat mencapai 17,3 %, selama proses pemilahan dan penjemuran. Pada saat transportasi juga terjadi susut 6.4% - 7% diakibatkan oleh kerusakan fisik dan tercecer. Faktor curah hujan dan pemilahan mutu di pasar induk juga bisa menambah jumlah kehilangan produk, yang mungkin disetarakan dengan potongan harga beli. Produktivitas bawang yang semakin menurun juga dijumpai akibat turunnya tingkat kesuburan lahan produk.    Adapun untuk kubis, susut pada saat panen bisa mencapai 5 – 15% dikarenakan pengupasan yang sembarangan dan melekatnya kotoran tanah. Selain itu, mempertimbangkan persyaratan mutu yang tinggi dari konsumen, maka susut pada proses penyimpanan produk di tingkat pengumpul desa dan Sub Terminal Agribisnis dapat mencapai 33 %. Proses sortasi tersebut dihubungkan dengan standard pasar modern yang menuntut berat dan kebersihan tertinggi. Pembongkaran tumpukan kubis di truk pada pasar induk juga menyumbang susut dan limbah. Secara umum penanganan susut pasca panen hortikultura di beberapa aktivitas rantai pasok sudah memadai, seperti pemakaian karung plastik dan penyuluhan GHP. Namun dari kajian ini masih dijumpai perlunya penanganan lebih efektif, karena observasi lapang CLP dari cabai 1 – 8.5%, di bawang 3.22 - 17.3% serta di kubis 18 – 52%. Pengetahuan dan kesadaran akan terjadinya susut pangan masiih di nilai belum baik dikalangan para pelaku rantai pasok, dimana faktor eksternalitas seperti cuaca buruk dan lemahnya infrastruktur transportasi sering memicu kehilangan pangan yang tinggi. Lamanya masa simpan dan fluktuasi harga secara tidak langsung mempengaruhi mutu dan nilai produk yang pada gilirannya menambah susut pangan. .  Hasil analisis kebijakan yang dilaksanakan pada temuan lapang serta konsultasi ahli, merekomendasikan tiga upaya penanggulangan susut hortikultura yang memerlukan peran dan intervensi instansi pemerintah, terutama dari Kementerian Pertanian. Ketiga rekomendasi tersebut terhubungkan dengan UU. Pangan No 18/2012 dimana perniagaan pangan diartikan pada stabilisasi harga maupun rantai pasok. Infrastruktur pasar hortikultura mensinergikan faktor fisik teknis dengan manajemen sistem program yang menerapkan digitalisasi informasi, yaitu : Pusat Penanganan Pasca Panen Hortikultura (Post Harvest Handling Center) yang dikelola oleh Gapoktan atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP), dimana fasilitasnya mencakup alat dan mesin sortasi, penyimpanan, pengeringan, blower, pembersihan, pengemasan, alat timbang sampai cold storage. Fasilitas Bimbingan Teknis Pasca Panen Hortikultura (Post Harvest Technical Assistance Facility) yang merupakan sekolah lapang dimana GHP dipercontohkan dan uji coba teknologi serta pertukaran pengetahuan produk antar petani dijalankan. Fasilitas ini sebaiknya dikelola Gapoktan dalam lingkup klaster Kampung Hortikultura. Agroindustri Pengolahan Pangan (Agro Processing Industry) dalam skala UKM yang dijalankan dunia usaha dan bisa dikaitkan dengan BUMP atau Korporasi Pertanian – Bisnis modelnya adalah meningkatkan nilai tambah produk olahan serta dapat memproses produk kualitas rendah dan limbah pasca panen. Dampak ekonomi adalah perluasan lapangan pekerjaan dipedesaan serta menerapkan konsep ekonomi sirkular. Konklusi studi ini merumuskan pentingnya sinergi kebijakan strategi dan kegiatan operasional dari kelompok tani, dunia usaha dan instansi pemerintah; baik dalam penanggulangan maupun pencegahan susut pasca panen untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.   Dipersiapkan oleh: Center of System (Service Provider) Direktorat Jenderal Hortikultura  

Magelang, 28 Februari – 1 Maret 2023. Kegiatan UPLAND merupakan kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari dana hibah luar negeri dengan pemberi pinjaman yaitu Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Salah satu bentuk kegiatan dari program ini adalah pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian berupa saluran irigasi tersier, jalan usaha tani, embung, dam penahan dan irigasi perpipaan. Selain itu juga kegiatan pengembangan pertanian padi organik berupa pengembangan perbenihan, bantuan sarana produksi pertanian, dan unit pengolahan pupuk organik (UPPO). Kemudian bantuan alat mesin pertanian berupa hand traktor, perontok padi, laboratorium hayati dan lainnya. Manager Pengelola Project UPLAND, Kementerian Pertanian menjelaskan delegasi tersebut, akan melihat langsung kegiatan Project UPLAND yang dilaksanakan sejak 2021.  Rombongan delegasi ini terdiri dari Delegasi Abu Dhabi Fund for Developmnent, Delegasi Bill and Melinda Gatess Foundation dan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. Kemudian, Delegasi Islamic Solidarity Fund and Development dan Delegasi Qatar Fund for Development. Kabupaten Magelang terpilih menjadi showcase Project UPLAND dan pelaksanaannya dinilai cukup sukses. Banyak petani muda di Kabupaten Magelang yang bergerak di bidang pertanian organik. Pertanian padi organik Kabupaten Magelang menjadi percontohan di nusantara dan sejumlah negara di Asia. Karena selain lahan luas, para petani Kabupaten Magelang juga terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan data pada 2021-2024 Kabupaten Magelang mendapat bantuan untuk pengembangan padi organik di dataran tinggi seluas 2.000 hektar melalui Kegiatan UPLAND dari Kementerian Pertanian yang bersumber dari Loan IsDB dan IFAD (International Fund for Agricultural Development).   Penulis : Nabila Nuraini F.

Pangalengan, 14 Februari 2023: Untuk mendukung pelaksanaan Indonesia and Japan Horticulture Public Private Partnerships Project Phase 2 (IJHOP4-2), Tim Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian melakukan kegiatan kunjungan lapang pada tanggal 14 Februari 2023 di Kelompok Tani Katenzo, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Proyek IJHOP4-2 di Direktorat Jenderal Hortikultura ini merupakan proyek bantuan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang bertujuan untuk memodernisasi sistem pemasaran dan distribusi produk pertanian. Kegiatan kunjungan lapang ini bertujuan untuk melakukan monitoring pada Kelompok Tani Katenzo dalam pengembangan sistem pemasaran dan distribusi serta budidaya tanaman tomat jenis Amala. Tomat jenis Amala ini merupakan tomat tipe intermediate untuk dataran tinggi yang memiliki bentuk buah lonjong, agak keras dan dagingnya tebal. Meskipun jenis tomat ini memiliki banyak keunggulan namun harga tomat tersebut di tingkat petani di Pangalengan masih berkisar Rp 1500,-/kg. Kelompok Tani Katenzo di Pangalengan binaan proyek IJHOP4-2 ini terdiri dari 16 anggota dan sampai saat ini telah menerima banyak pelatihan dari pihak JICA diantaranya, yaitu: pelatihan pembuatan media tanam, pembuatan pupuk organik cair (POC), budidaya persemaian, dan manajemen keuangan. Pada pengembangan budidaya tanaman tomat jenis Amala ini, petani di Kelompok Tani Katenzo pada awalnya biasa menggunakan bahan anorganik seperti pupuk untuk menghindari serangan penyakit layu Fusarium, namun dengan melalui pelatihan POC, sedikit demi sedikit petani sudah mulai bisa membuat pupuk cair organik sendiri yang kemudian diberikan pada tanaman tomat untuk merangsang pertumbuhan dan memperkuat akar tanaman. Proyek IJHOP4-2 saat ini juga telah mengenalkan pemanfaatan teknologi keuangan melalui startup Financial Technology (FinTech) pada Kelompok Tani Katenzo sebagai upaya untuk mendukung modernisasi sistem pemasaran dan distribusi rantai nilai produk pertanian. Dalam kegiatan kunjungan lapang ini beberapa anggota Kelompok Tani Katenzo menyampaikan harapannya terkait keberlanjutan proyek IJHOP4-2 yang banyak memberi manfaat terhadap petani terutama dalam pengembangan budidaya sayuran tomat khususnya serta dalam pemasaran dan distribusinya.    Penulis: Hapsari Sri Susanti