Ditjen Hortikultura sebagai satuan kerja pelaksana proyek pinjaman luar negeri Horticulture Development Dryland Area Project (HDDAP) telah melakukan penajaman anggaran untuk kriteria kesiapan proyek HDDAP di Bidang Sayuran dan Tanaman Obat, Bidang Buah dan Florikultura, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Bidang Perlindungan Hortikultura dan Bidang Perbenihan Hortikultura pada 25-26 Juli 2022 dan 1-3 Agustus 2022 di Savero Hotel Depok. Kegiatan penajaman anggaran untuk kriteria kesiapan proyek HDDAP dihadiri oleh Tim HDDAP, perwakilan Bappenas, perwakilan Biro Kerja Sama Luar Negeri serta dari pihak donor ADB dan IFAD.  Hasil kegiatan penajaman anggaran untuk kriteria kesiapan proyek HDDAP antara lain : Negosiasi dijadwalkan pada bulan September 2022 dan tanda tangan perjanjian pada Maret 2023 Penerbitan DIPA untuk proyek HDDAP direncanakan pada akhir September 2022. Pihak ADB menyatakan bahwa komponen konsultasi akan dibagi menjadi pusat, barat dan timur sesuai regional. Dokumen perencanaan untuk tiap-tiap kampung pada proyek HDDAP perlu dikonsep dan disusun terlebih dahulu. Dokumen Perencanaan harus mulai disusun dari awal 2023 untuk pelaksanaan Kampung Hortikultura pada tahun 2024, Pengelolaan keuangan tetap dikelola oleh pihak ADB. Komponen 1 direncanakan untuk menuju pembangunan Kampung Hortikultura. Komponen 2 merupakan inti dari HDDAP dimana komoditas akan berperan besar dalam pelaksanaan. Komponen 1,2,3 dan sebagian komponen 4 akan terintegrasi sehingga menjadi suatu Kampung Hortikultura . Procurement Kampung Hortikultura yang akan dibelanjakan harus dispesifikasikan secara detail, tidak ambigu, tidak multi tafsir dan tidak menyebut merk. Anggaran yang dibutuhkan oleh HDDAP pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 65 Miliar dan diperkirakan melakukan percepatan pada tahun 2023.   Penulis : Nabila Nuraini F.

Kementerian Pertanian berhasil melakukan negosiasi dengan pihak World Bank untuk proyek pinjaman luar negeri yang mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan. Proyek ICARE efektif ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2022 dengan penerbitan nomor register pada 21 Juli 2022 (1LAVQJMA). Proyek ICARE merupakan pinjaman luar negeri yang dikelola oleh Badan Litbang Pertanian dan dilaksanakan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di 9 lokasi di Indonesia. .   Penulis : Nabila Nuraini F.

https://www.youtube.com/watch?v=BzA6GDISvlY

www.readsi.id

http://bppsdmp.pertanian.go.id/id/blog/post/ipdmip-mendukung-program-swasembada-pangan-berkelanjutan

https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2498004/ifad-danai-pengembangan-wirausaha-muda-pertanian

Dalam rangka mendukung implementasi Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI) dan pengawalan kegiatan yang sedang dilaksanakan didaerah, Badan PPSDM Pertanian sebagai Executing Agency dari proyek READSI bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD) melakukan kegiatan support mission pada tanggal 20 s.d. 24 Agustus 2019 di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini juga melibatkan instansi dan unit kerja dari Bappenas, Biro Kerja Sama Luar Negeri dan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Tujuan dari joint monitoring ini adalah untuk menindaklanjuti hasil supervisi sebelumnya dalam mendukung program pelaksanaan kegiatan dilapangan, mengidentifikasi kendala dan tantangan, serta mempercepat pelaksanaan program kegiatan. Tim Gabungan ini memulai misinya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat yang selanjutnya melakukan monitoring kegiatan di Kelompok – Kelompok Tani wilayah proyek. Pada Kab. Bone Bolango Tim berkesempatan untuk bertatap muka dengan para petani diwilayah Kec. Bulango Utara yang menyampaikan bahwa pada kegiatan pelatihan Sekolah Lapang (SL) yang diterapkan oleh READSI sangat berdampak pada penguatan sistem pertanian mereka. Penyelenggaraan SL dimasing-masing Kecamatan memiliki volume yang berbeda (4 s.d. 9) kali kegiatan pada fase 2018 – 2019. Dampak SL yang dilakukan cukup membuahkan hasil untuk menarik minat kaum hawa, mereka mengaplikasikan pelatihan tersebut pada pekarangan rumahnya masing-masing dengan memproduksi sayuran. Sekali dayung dua pulau terlampaui, itulah kira-kira pepatah yang disematkan dalam output kegiatan SL diwilayah ini, karena selain hasil yang mereka tanam dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, mereka juga telah menciptakan sumber income dari hasil penjualan produksi sayuran yang mereka tanam. Tentunya capaian diwilayah ini telah mencerminkan tujuan dari proyek READSI yaitu untuk pemberdayaan Rumah Tangga di Pedesaan. Kunjungan Tim juga disambut oleh Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo (Sekretaris Daerah) yang menyampaikan bahwa kegiatan proyek READSI sangat dibutuhkan untuk menunjang peningkatan pendapatan petani secara berkelanjutan. Dalam kesempatan ini juga disampaiakan bahwa mekanisme on granting tidak menjadi persoalan, karena Pemda Kab. Gorontalo telah memiliki pengalaman pada proyek-proyek pemerintah pusat lainnya dengan menggunakan mekanisme yang sama. Semua sumber pendanaan yang masuk dalam program kerja Pemda Kab. Gorontalo telah dikemas sesuai dengan porsi kegiatan yang diusung, dan masing-masing kegiatan telah dirancang untuk saling mendukung untuk mencapai tujuannya, namun tidak tumpang tindih terkait pendanaan, ujar Bu Sekda.

Proyek UPLAND ini mempunyai beberapa tujuan. Seperti untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan. Kemudian Membangun sentra perbibitan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana budidaya benih modern.  "Lalu ada modernisasi pertanian melalui penyediaan alat mesin pertanian (Alsintan), sarana produksi pertanian serta peralatan penanganan pasca panen untuk mendukung kegiatan pengembangan sistem pertanian terpadu," tambah Mulyadi. Tujuan lainnya untuk menguatkan/meningkatkan kapasitas kelembagaan petani melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan menuju kelembagaan yang profesional. Juga untuk meningkatkan serta memperluas akses pasar dari komoditas pertanian spesifik wilayah di daerah dataran tinggi melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak swasta. "Selain itu meningkatkan kapasitas staf pusat, dinas pertanian dan petani dalam  pengelolaan kegiatan usahatani modern," sebutnya. Adapun kegiatan UPLAND nantinya antara lain, pengembangan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas dan pembentukan ketahanan pertanian. Yang meliputi pengembangan lahan dan prasarana dan pengelolaan produksi dan budidaya. "Juga pengembangan agribisnis dan fasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat. Yang terdiri dari 4 sub komponen meliputi pengembangan kelembagaan pertanian, dukungan peralatan dan infrastruktur pemasaran, penguatan jaringan pasar dan kemitraan serta akses kepada layanan keuangan," jelasnya. Kemudian penguatan sistem kelembagaan. Meliputi 2 sub komponen yaitu penguatan kapasitas dan pengembangan institusi pemerintah pusat dan daerah serta kerjasama hasil penelitian. "Yang terakhir manajemen proyek. Seluruh pelaksaan setiap komponen akan dilaksanakan oleh District Project Implementation Unit (DPIU) dan dikoordinasikan oleh Provincial Project Implementation Unit (PPIU) serta Project Management Unit (PMU) di tingkat pusat dengan didukung oleh konsultan," pungkasnya.