Data status 6 on going proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) Kementerian Pertanian hingga triwulan IV TA 2023 menunjukkan tren Progress Varian (PV) yang bervariasi, dimulai dari proyek yang berstatus At-Risk (Proyek ICARE dan HDDAP), Behind Schedule (READSI dan YESS), dan On Schedule (Proyek SIMURP). Data tersebut dapat terlihat pada hasil inputan yang dilakukan oleh masing-masing satker pengelola PLN kedalam aplikasi SIPOR PHLN yang dikelola oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN), tutur Ibu Santi (Biro KLN) selaku moderator pada pembukaan kegiatan rekonsiliasi data PHLN dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (LPK-PHLN) triwulan IV TA 2023 yang di selenggarakan pada tanggal 10-11 Januari 2024 di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari satker pengelola pinjaman luar negeri lingkup Kementerian Pertanian, yang juga mengundang perwakilan dari Biro Perencanaan Setjen, Kemenkeu dan Bappenas sebagai mitra kerja untuk pengawalan dalam pelaksanaan kegiatan proyek pinjaman luar negeri. Telah tercatat dari total alokasi anggaran PLN untuk 6 proyek yang dikelola oleh Pusat sebesar IDR 438 Miliar TA 2023 telah diserap sebesar IDR 389 Miliar atau 88.97%. Nilai pencapaian tersebut tentunya masih membutuhkan percepatan kegiatan maupun realisasi keuangan pada sisa waktu proyek yang masih tersedia untuk mengejar ketertinggalan dari total komitmen pinjaman maupun dari target komponen yang telah di tentukan. Pada sesi diskusi telah disampaikan masukkan dan tanggapan oleh perwakilan Bappenas (Ibu Wiwin dan Bpk. Zulfriandi), Kemenkeu (Bpk. Umar dan Ibu. Nurhayati) atas progress maupun permasalahan yang terjadi di masing-masing proyek, diantaranya permasalahan penganggaran Terpadu (unified budget) yang berdampak pada penggerusan porsi DIPA di masing-masing unit pengelola. Terkait hal tersebut, Bappenas dan Kemenkeu menanggapi agar para satker pengelola dapat lebih baik dalam merancang rencana penarikan tahunannya dan diharapkan dapat melakukan akselerasi dalam pencapaian target realisasi keuangan maupun kegiatan sehingga dapat meyakinkan pihak terkait untuk memberikan dukungan percepatan yang dibutuhkan. Selain itu dari Kemenkeu juga mengingatkan bahwa proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri, terdapat beberapa Lender yang memberlakukan pinalti berupa Commitment Fee (CF) kepada Pemerintah RI jika proyek mengalami keterlambatan, dalam hal ini Kemenkeu memberikan perhatian kepada Proyek HDDAP karena dari pihak lender ADB akan mengklaim CF sebesar 0,15% dari total pinjaman, dan hal tersebut akan di lakukan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari dan Juli. Biro perencanaan (Bpk. Mugi dan Ibu Echi) mengingatkan bahwa karena loan masuk dalam struktur penganggaran APBN maka kegiatan yang berasal dari loan ini juga masuk dalam pengukuran pencapaian indikator kinerja, terkait dengan hal tersebut diharapkan adanya koordinasi dengan Bidang Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan Setjen untuk menyusun pelaporan yang berbasis aplikasi, yang salah satunya adalah SMART dan e-Monev Bappenas, hal ini dilakukan untuk meminimalisir perbedaan penjelasan yang ada pada laporan lokus didaerah. Selain itu diharapkan agar satker pengelola dapat menginformasikan ringkasan laporan dari target capaian dimasing-masing komponen kegiatan. Terkait unified Budget Ibu Dewi (Biro KLN) dalam menutup pertemuan menyampaikan perlu adanya pembahasan lanjutan untuk mendapatkan solusi terbaik agar kegiatan yang dirancang dapat berjalan dengan baik, dan meminta agar Biro Perencanaan Setjen dapat menindaklanjuti dan mengawal proses pengalokasian anggaran yang bersumber dari loan tersebut.  

Dalam upaya menghadirkan perubahan positif diwilayah pedesaan Rural Empowerment and Agrcultural Development Scaling-up Initiative (READSI) telah sukses mengimplementasikan sejumlah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan rural dan pengembangan pertanian. Melalui hasil monitoring dan evaluasi terbaru, proyek ini terbukti memberikan dampak yang signifikan bagi kelompok tani di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kesempatan Joint Monev yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2023, Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian beserta Tim READSI telah melakukan kunjungan dengan melibatkan DJPK Kemenkeu, Sekretariat BPPSDMP dan Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian untuk bersama-sama melakukan koordinasi dan pemantauan terkait kegiatan proyek READSI di wilayah NTT. Dalam upaya menghadirkan perubahan positif diwilayah pedesaan Rural Empowerment and Agrcultural Development Scaling-up Initiative (READSI) telah sukses mengimplementasikan sejumlah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan rural dan pengembangan pertanian. Melalui hasil monitoring dan evaluasi terbaru, proyek ini terbukti memberikan dampak yang signifikan bagi kelompok tani di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kesempatan Joint Monev yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2023, Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian beserta Tim READSI telah melakukan kunjungan dengan melibatkan DJPK Kemenkeu, Sekretariat BPPSDMP dan Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN), Kementerian Pertanian untuk bersama-sama melakukan koordinasi dan pemantauan terkait kegiatan proyek READSI di wilayah NTT. Tim READSI mengkonfirmasi kesiapan Pemda NTT terkait pasca amandemen PHD. Mengingat waktunya pelaksanaan proyek yang terbatas hingga tahun 2024, maka Tim ingin mendapatkan informasi terkait penganggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk TA 2023 - 2024. Capaian yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah bahwa sampai dengan bulan Juli 2023 realisasi telah mencapai 73% dari total alokasi PHD dan Pemda berkomitmen untuk menyerap sisa PHD TA 2023 dan 2024 sesuai dengan dokumen Annual Work Plan and Budged (AWPB). Pada kesempatan pertemuan juga disampaikan dukunganb Pemerintah Daerah untuk melanjutkan kegiatan READSI setelah masa proyek berakhir dengan sumber pendanaan daerah maupun dari sumber pendanaan lainnya. Koordinasi melekat lintas unit kerja daerah menjadi fokus utama yang di soroti oleh DJPK Kementerian Keuangan agar tidak terjadi hambatan dalam pengajuan reimbursment dan bersama-sama memastikan output kegiatan dan dokumen reimbursment dapat disiapkan dan disusun dengan baik. Biro KLN juga menekankan Peran dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan komitmen PHD sangat penting untuk dilakukan dalam mencapai tujuan dari program READSI dan mendorong percepatan kegiatan serta realisasi didaerah. Biro KLN dalam pendampingannya selalu memantau kelancaran dari implementasi disetiap proyek PHLN melalui rekonsiliasi data realisasi dan kegiatan secara berkala. Pada kunjungan lapang.ke Desa Binafun, Kecamatan Amfoang Tengah, Kab. Kupang, Tim Monev di terima oleh kepala Desa dan Kelompok tani penerima manfaat. Pada kesempatan ini Tim Monev berkesempatan untuk berdikusi dengan kelompok tani, diantaranya mengkonfirmasi seputar program kegiatan proyek READSI yang telah di terima oleh mereka. Ketua Kelompok tani menjelaskan bahwa banyak manfaat yang didapat dari hasil pelatihan yang diikuti diantaranya mereka telah berhasil meningkatkan hasil produksi tanaman pangan (Padi) dan mengembangkan tanaman sayur. Proyek READSI juga telah memberikan bantuan berupa Sumur Pompa dan 17 ekor Babi untuk 17 orang anggota di kelompok tani Binafun. Ketua Kelompok menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah, karena dengan bantuan sumur pompa tersebut mereka telah dapat bercocok tanam sayur dimusim panas dan dapat memenuhi kebutuhan air untuk rumah tangga. Namun untuk bantuan Babi, pada tahun 2022 telah terjadi serangan virus yang menyebabkan kematian. Hingga kini tersisa 7 ekor babi yang masih di pelihara oleh kelompok. Tim Monev juga berkesempatan mengunjungi kelompok tani di Desa Oh Aem, Kecamatan Amfoang Selatan. Kelompok ini telah mendapatkan bantuan ternak Babi dan Bibit tanaman Kopi dari proyek READSI. Kelompok Tani Hidup Baru juga telah berhasil mengembangkan tanaman Jeruk dan telah mampiu untuk mengatur keuangan kelompok karena telah mengikuti pelatihan literasi keuangan yang diberikan dari proyek READSI.           

Kolaka, Sulawesi Tenggara – Biro KLN bersama Badan SDM dan Kementerian Keuangan telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaanaan Program READSI (Rural Empowering Agricultural Development Scaling up Initiative) di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Juli- 2 Agustus 2023. Program READSI merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin melalui pemberdayaan rumah tangga petani di pedesaan dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan di sektor pertanian dan non pertanian. Pada dasarnya program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh petani diantaranya dengan meningkatnya hasil padi sawah, bertambahnya pengetahuan petani serta perubahan mind-set mengenai kemandirian petani. Melalui program ini juga petani diberikan alat mesin pertanian, pupuk dan pengetahuan melalui Sekolah Lapang (Field School). Sedangkan melalui kelompok tani mereka medapatkan pengetahuan mengenai teknis pertanian, penanganan hama dan penyakit, pembuatan pupuk organik dan pengolahan lahan menggunakan smart farming. Selain itu pengetahuan mengenai pengelolaan anggaran juga diberikan, seperti mekanisme simpan pinjam guna kemandirian kelompok tani. Program READSI di Kabupaten Kolaka memang masih banyak ditemukan beberapa kendala di lapangan seperti: (i) metode simpan pinjam yang belum terlaksana untuk keseluruhan kelompok tani; (ii) pembangunan infrastruktur belum terlaksana karena masih mencari konsultan dengan mi; (iii) belum maksimalnya pelaksanaan Sekolah Lapang karena petani lebih memilih komoditas sawit yang lebih menguntungkan dibanding padi sawah; serta (iv) masih sulitnya kelompok tani mendapatkan pupuk kimia bersubsidi sementara salah satu kelompok tani telah berhasil membuat pupuk organik untuk tanaman padi sawah.   Penulis : Isna Helmi Y./Editor   : Hapsari Sri S.

Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian telah mengadakan Pertemuan Nasional Project Completion Report proyek Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) pada 4-6 Juli 2023 di Hotel Novotel Semarang, Jawa Tengah. Proyek IPDMIP merupakan proyek kolaborasi beberapa kementerian lintas sektor antara lain Direktorat Irigasi dan Rawa - Kementerian PUPR, Direktorat Operasional dan Pemeliharaan – Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Bangsa – Kementerian Dalam Negeri dan BPPSDMP – Kementerian Pertanian dimana executing agency proyek tersebut adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Kementerian Pertanian yang merupakan salah satu implementing agency proyek IPDMIP pada komponen 4 Peningkatan pendapatan pertanian beririgasi dikelola oleh BPPSDMP tepatnya di Pusat Penyuluhan Pertanian dengan tujuan strategis meningkatkan pendapatan pertanian beririgasi pada 16 provinsi, 74 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Pusat Penyuluhan Pertanian sebagai NPIU proyek menggandeng pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten lokasi proyek sebagai PPIU dan DPIU untuk melaksanakan kegiatan proyek IPDMIP yang berfokus pada 3 sub komponen yaitu (i) Komponen 4.1 Peningkatan Produktivitas dan Layanan Pertanian, (ii) Komponen 4.2 Peningkatan Akses dan Layanan Pasar dan (iii) Komponen 4.3 Peningkatan Layanan dan Pemanfaatan Layanan Keuangan Perdesaan. Pertemuan Nasional Project Completion Report (PCR) IPDMIP dilaksanakan bertujuan untuk penyusunan dokumen PCR sebagai persiapan proses penutupan proyek IPDMIP yang akan berakhir pada September 2023 nanti. PCR merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia ke IFAD yang telah dilaksanakan di tingkat pusat-provinsi-daerah. Manajer Proyek IPDMIP Pak Bayu menyampaikan bahwa progress kegiatan completion & closing IPDMIP sebagian besar telah dilakukan dan sedang menyusun laporan akhir. Sedangkan Supervisi IFAD akan dilakukan pada tanggal 10 Juli – 21 Juli 2023 yang nantinya hasil dari Supervisi tersebut menjadi dasar Aide Memoar dan laporan PCR yang akan diserahkan pada pemerintah Republik Indonesia sebelum diadakan audit untuk proyek IPDMIP. Pak Zul dari Bappenas menyampaikan bahwa proyek IPDMIP memiliki tujuan program yang sangat baik dan berpotensi sangat besar untuk peningkatan pangan pertanian sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Besar harapan untuk pemerintah daerah dapat meneruskan keberlanjutan program IPDMIP dengan mereplikasi beberapa program antara lain (i) Menjangkau lebih banyak kelompok tani, (ii) Pemda dapat meneruskan akses layanan keuangan yang telah bekerja sama dengan bank daerah dan (iii) Bussines Case untuk keberlanjutan layanan. Replikasi tersebut juga diharapkan dapat terus berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN serta meningkatkan promosi penjualan dan bisnis digital. Pertemuan Nasional PCR juga mengundang perwakilan PPIU dan DPIU untuk menyampaikan realisasi kegiatan dan keuangan serta capaian setelah mendapatkan maanfat dari proyek IPDMIP. Selain itu, perwakilan PPIU dan DPIU juga memaparkan identifikasi rencana replikasi proyek IPDMIP untuk masing-masing daerah.

Bogor-Demi mendukung transformasi sistem pangan global dengan mempromosikan lanskap yang berkelanjutan dan terintegrasi serta rantai nilai komoditas yang efisien, dilakukan kegiatan Proyek Global Environment Facility-Food Systems, Land Use, and Restoration (GEF-FOLUR). Dalam Proyek FOLUR ini, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan berpartisipasi untuk menciptakan model keberlanjutan rantai nilai pada komoditas perkebunan yang ditargetkan seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao melalui penerapan lanskap tat guna lahan yang komprehensif dengan memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati, perubahan iklim, restorasi, dan degradasi lahan. "Menindaklanjuti sosialisasi GEF-FOLUR pada tahun 2022 lalu, jajaran Ditjen Perkebunan terus melanjutkan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi mengenai rencana pelaksanaan dan mekanisme pengelolaan proyek di Kementerian Pertanian dalam Proyek GEF- Folur dalam acara penandatanganan Implementation Arrangement (IA) dan Sosialisasi proyek GEF-FOLUR sehingga tercapai kesepakatan dengan FAO mengenai rincian hibah proyek ini," ujar Heru Tri Widarto, Sekretaris Ditjen Perkebunan di Bogor (10/04) Heru menjelaskan, sebagaimana diketahui bahwa proyek ini di danai dari hibah langsung Global Environtment Facility(GEF) melalui UNDP dan FAO selama 72 bulan terhitung mulai dari tanggal 21 Februari 2022 dan Project Document awal sudah ditandatangani sebagai salah satu syarat utama untuk proses registrasi pengajuan proyek hibah langsung ke Kementerian Keuangan. "Kami menyambut baik Proyek FOLUR ini. Pada proyek ini kami mengharapkan dalam setiap substansi operasional kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mendukung kebijakan dan program Kementerian Pertanian. yang kami perlu garis bawahi, bagaimana proyek ini dapat melakukan penataan lahan budidaya berbasis landscape. Walaupun hanya terbatas pada 5 provinsi dan 4 komoditas, proyek ini dapat dijadikan piloting untuk pengembangan landscape terpadu berbasis komoditas pertanian yang kedepan bisa dilakukan replikasi," jelas Heru. Lebih lanjut, Heru mengatakan, misi dari Proyek FOLUR bagi Kementerian Pertanian sendiri dapat mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Pertanian, lalu mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani melalui pelaksanaan bimtek dan capacity building petani didaerah dalam hal implementasi GAP dan GHP komoditas. "Proyek ini diharapkan mendorong peningkatan kapasitas petani dan penguatan kelembagaan, pengembangan sistem perkebunan berkelanjutan berbasis spasial yang nantinya dapat dihasilkan sertifikasi mutu dan keberlanjutan ditingkat petani untuk pada akhirnya kita dapat memperoleh support for international recognition dan tentunya akses pasar yang lebih luas di perdagangan internasional," harap Heru.           

Jakarta, 24 Maret 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi rencana pengembangan aplikasi SIPOR PHLN, Biro Kerja Sama Luar Negeri. Rapat dihadiri dari Unit Eselon I pengelola PHLN lingkup Kementan, Kemenkeu dan Bappenas. Tujuan dari pengembangan aplikasi SIPOR PHLN adalah untuk menunjang dan melengkapi kebutuhan pelayanan informasi pinjaman dan hibah luar negeri bagi pembuat kebijakan, unit perencana, unit teknis serta pengelola proyek PHLN yang menangani perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan-evaluasi kegiatan proyek PHLN baik yang dikelola oleh pusat maupun daerah sehingga hasil yang diperoleh maksimal dan tetap sesuai peraturan PHLN yang berlaku saat ini. Adapun output  dari pertemuan ini akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelaporan PHLN dengan penerapan teknologi terkini dalam aplikasi dengan menampilkan menu baru yaitu, menu Flash Report (FR). Menu ini akan menampilkan pelaporan perkembangan PHLN setiap Triwulanan yang diperuntukkan kepada pimpinan dimasing-masing Satker pengelola PHLN dalam bentuk Whatapp Messenger. Menu tersebut bertujuan agar status satker pengelola dapat segera terinformasikan dan dapat ditindaklanjuti oleh para pimpinan di masing-masing unit kerja terkait. Berbagai masukkan telah disampaikan dari peserta rapat dan telah dicatat oleh Biro KLN, diantaranya masukkan terkait pencantuman target dari output kegiatan dimasing-masing proyek agar dapat ditampilkan pada menu FR sebagai informasi pendukung untuk penjelasan atas realisasi yang dicapai.      

Medan, 15-17 Maret 2023, Biro Kerja Sama Luar Negeri bersama dengan NPIU Project SIMURP telah melakukan kegiatan monitoring dengan berkoordinasi dengan PPIU dan DPIU program SIMURP di Sumatera Utara. 

Studi komprehensif yang ditunjang pengamatan lapang ekstensif di Jawa telah dilaksanakan perihal susut pangan hortikultura oleh FAO-UN didukung Direktoral Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian di tahun 2022-2023. Materi kajian adalah identifikasi hambatan dan kelayakan upaya pencegahan dan pengurangan susut pasca panen untuk komoditi cabai, bawang, dan kubis. Studi ini menerapkan metode FAO – Food Loss Asessment (FAO-FLA) dengan pendekatan sistem pangan dalam menerapkan prioritas intervensi serta kebijakan programnya. Dasar pemikiran studi merujuk target SDG 12.3 bahwa di tahun 2030 adalah sejarah pengurangan kehilangan pangan di jalur produksi dan rantai pasok, termasuk susut pasca panen. Upaya ini sejalan dengan perwujudan UU. Hortikultura No.13/2010 yang mengamanatkan peningkatan produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pangsa pasar. Seiring dengan itu adalah peningkatan konsumsi dan manfaat ragam-ragam hortikultura sehubungan dengan perluasan lapangan kerja dan peluang bisnis. Ruang lingkup kajian meliputi susut kuantitas dan kualitas dari kegiatan panen sampai ke pasar induk, dimana setiap komiditi secara spesifik di nilai – kejadian susut (CLP – Critical Loss Point) termasuk upaya penanggulangannya. Dari telaah lapang, untuk CLP cabai disusut panen ditemukan 0,43% -2,48%, yang disebabkan panen tidak tepat waktu, lewat matang dan teknik pemilahan mutu produk. Masalah ini diatasi dengan penerapan tata cara penanganan baik (GHP – Good Handling Practices), sesuai permintaan pasar. Ditingkat pengumpul di desa susut berkisar 1.43 % - 2.66 % yang umumnya disebabkan kemasan tidak memadai, rontok dan jeleknya penyimpanan. Adapun susut yang besar justru terjadi karena faktor eksternal, terutama pada kejadian penundaan panen, modal waktu transport yang lama karena hambatan di jalan serta kondisi cuaca hujan. Panen yang berlebihan mengakibatkan jatuhnya harga ditingkat petani, juga menyebabkan susut tinggi akibat penumpukkan stok.    Untuk komoditi bawang merah, CLP panen bisa mencapai 6,25% yang disebabkan aktivitas pemanenan yang ceroboh dan pengangkutan manual di kebun. Adapun di lokasi koleksi produk di desa dan pedagang pengepul, CLP dapat mencapai 17,3 %, selama proses pemilahan dan penjemuran. Pada saat transportasi juga terjadi susut 6.4% - 7% diakibatkan oleh kerusakan fisik dan tercecer. Faktor curah hujan dan pemilahan mutu di pasar induk juga bisa menambah jumlah kehilangan produk, yang mungkin disetarakan dengan potongan harga beli. Produktivitas bawang yang semakin menurun juga dijumpai akibat turunnya tingkat kesuburan lahan produk.    Adapun untuk kubis, susut pada saat panen bisa mencapai 5 – 15% dikarenakan pengupasan yang sembarangan dan melekatnya kotoran tanah. Selain itu, mempertimbangkan persyaratan mutu yang tinggi dari konsumen, maka susut pada proses penyimpanan produk di tingkat pengumpul desa dan Sub Terminal Agribisnis dapat mencapai 33 %. Proses sortasi tersebut dihubungkan dengan standard pasar modern yang menuntut berat dan kebersihan tertinggi. Pembongkaran tumpukan kubis di truk pada pasar induk juga menyumbang susut dan limbah. Secara umum penanganan susut pasca panen hortikultura di beberapa aktivitas rantai pasok sudah memadai, seperti pemakaian karung plastik dan penyuluhan GHP. Namun dari kajian ini masih dijumpai perlunya penanganan lebih efektif, karena observasi lapang CLP dari cabai 1 – 8.5%, di bawang 3.22 - 17.3% serta di kubis 18 – 52%. Pengetahuan dan kesadaran akan terjadinya susut pangan masiih di nilai belum baik dikalangan para pelaku rantai pasok, dimana faktor eksternalitas seperti cuaca buruk dan lemahnya infrastruktur transportasi sering memicu kehilangan pangan yang tinggi. Lamanya masa simpan dan fluktuasi harga secara tidak langsung mempengaruhi mutu dan nilai produk yang pada gilirannya menambah susut pangan. .  Hasil analisis kebijakan yang dilaksanakan pada temuan lapang serta konsultasi ahli, merekomendasikan tiga upaya penanggulangan susut hortikultura yang memerlukan peran dan intervensi instansi pemerintah, terutama dari Kementerian Pertanian. Ketiga rekomendasi tersebut terhubungkan dengan UU. Pangan No 18/2012 dimana perniagaan pangan diartikan pada stabilisasi harga maupun rantai pasok. Infrastruktur pasar hortikultura mensinergikan faktor fisik teknis dengan manajemen sistem program yang menerapkan digitalisasi informasi, yaitu : Pusat Penanganan Pasca Panen Hortikultura (Post Harvest Handling Center) yang dikelola oleh Gapoktan atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP), dimana fasilitasnya mencakup alat dan mesin sortasi, penyimpanan, pengeringan, blower, pembersihan, pengemasan, alat timbang sampai cold storage. Fasilitas Bimbingan Teknis Pasca Panen Hortikultura (Post Harvest Technical Assistance Facility) yang merupakan sekolah lapang dimana GHP dipercontohkan dan uji coba teknologi serta pertukaran pengetahuan produk antar petani dijalankan. Fasilitas ini sebaiknya dikelola Gapoktan dalam lingkup klaster Kampung Hortikultura. Agroindustri Pengolahan Pangan (Agro Processing Industry) dalam skala UKM yang dijalankan dunia usaha dan bisa dikaitkan dengan BUMP atau Korporasi Pertanian – Bisnis modelnya adalah meningkatkan nilai tambah produk olahan serta dapat memproses produk kualitas rendah dan limbah pasca panen. Dampak ekonomi adalah perluasan lapangan pekerjaan dipedesaan serta menerapkan konsep ekonomi sirkular. Konklusi studi ini merumuskan pentingnya sinergi kebijakan strategi dan kegiatan operasional dari kelompok tani, dunia usaha dan instansi pemerintah; baik dalam penanggulangan maupun pencegahan susut pasca panen untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.   Dipersiapkan oleh: Center of System (Service Provider) Direktorat Jenderal Hortikultura  

Magelang, 28 Februari – 1 Maret 2023. Kegiatan UPLAND merupakan kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari dana hibah luar negeri dengan pemberi pinjaman yaitu Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Salah satu bentuk kegiatan dari program ini adalah pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian berupa saluran irigasi tersier, jalan usaha tani, embung, dam penahan dan irigasi perpipaan. Selain itu juga kegiatan pengembangan pertanian padi organik berupa pengembangan perbenihan, bantuan sarana produksi pertanian, dan unit pengolahan pupuk organik (UPPO). Kemudian bantuan alat mesin pertanian berupa hand traktor, perontok padi, laboratorium hayati dan lainnya. Manager Pengelola Project UPLAND, Kementerian Pertanian menjelaskan delegasi tersebut, akan melihat langsung kegiatan Project UPLAND yang dilaksanakan sejak 2021.  Rombongan delegasi ini terdiri dari Delegasi Abu Dhabi Fund for Developmnent, Delegasi Bill and Melinda Gatess Foundation dan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. Kemudian, Delegasi Islamic Solidarity Fund and Development dan Delegasi Qatar Fund for Development. Kabupaten Magelang terpilih menjadi showcase Project UPLAND dan pelaksanaannya dinilai cukup sukses. Banyak petani muda di Kabupaten Magelang yang bergerak di bidang pertanian organik. Pertanian padi organik Kabupaten Magelang menjadi percontohan di nusantara dan sejumlah negara di Asia. Karena selain lahan luas, para petani Kabupaten Magelang juga terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan data pada 2021-2024 Kabupaten Magelang mendapat bantuan untuk pengembangan padi organik di dataran tinggi seluas 2.000 hektar melalui Kegiatan UPLAND dari Kementerian Pertanian yang bersumber dari Loan IsDB dan IFAD (International Fund for Agricultural Development).   Penulis : Nabila Nuraini F.