Memasuki tahun anggaran 2022 Triwulan III, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, melakukan rekonsiliasi data pinjaman dan hibah yang dikelola oleh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 11-12 Oktober 2022 di Kantor Pusat Kementan, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan terkait progres kinerja realisasi keuangan dan kegiatan PHLN. Penyusunan laporan ini merupakan amanat PP 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4/2011, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 180/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah. Dalam Kegiatan ini telah di rekonsialisasikan data pinjaman luar negeri sebanyak 7 judul proyek on going yang dikelola oleh 3 Satker di Kementan, yaitu BPPSDMP mengelola 4 Judul proyek (IPDMIP, READSI, SIMURP dan YESS), Ditjen PSP dengan 2 judul proyek (FMSRB dan UPLANDs) dan Badan Litbang Pertanian 1 judul proyek (ICARE). Pinjaman luar negeri sampai dengan triwulan III TA 2022 telah bekerja sama dengan 5 lender aktif, yaitu: IFAD, IsDB, World Bank, AIIB dan ADB. Berdasarkan hasil rekonsiliasi, menunjukkan bahwa tren pinjaman luar negeri di masing-masing Satker pengelola mengalami keterlambatan (behind schedule) yang disebabkan banyak faktor, diantaranya keterlambatan reimbursement untuk proyek yang menggunakan mekanisme on granting.  Sedangkan untuk kegiatan hibah luar neger di lingkup Kementan saat ini telah terkonfirmasi sebanyak 57 judul yang dikelola oleh 32 Satker, terdiri dari Hibah Terencana 2 judul proyek dan 55 Hibah Langsung uang/BJS dari 28 Donor aktif. Sampai dengan TW III TA 2022, Sakata Seed Cooperation merupakan pemberi hibah dengan nilai komitmen tertinggi setelah AusAID dan FAO yaitu sebesar 56,2% dari keseluruhan nilai komitmen hibah.

Koordinator Kelompok Substansi Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Atase Pertanian Cordelia Ervina mewakili Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri resmi melaunching aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SIPOR PHLN) versi 4.0, Selasa (14/06/2022).  Bertempat di ruang rapat Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan), Bogor. Kegiatan launching ini dilaksanakan bersamaan dengan bimbingan teknis aplikasi SIPOR PHLN Versi 4.0 yang diikuti oleh sub kelompok PHLN dan Ditjen teknis terkait proyek pinjaman luar negeri seluruh Kementerian Pertanian.   Aplikasi SIPOR PHLN adalah aplikasi pelaporan proyek pinjaman dan hibah luar negeri berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi.    Aplikasi ini merupakan keluaran dari sub kelompok PHLN Biro Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian. Sedangkan pelaksanaanya di lingkungan Kementerian Pertanian berada dibawah kendali sub kelompok pinjaman hibah luar negeri.   Koordinator kelompok PHLN dan atase pertanian Cordelia Ervina, dalam keterangannya menjelaskan bahwa aplikasi SIPOR PHLN Versi 4.0 diharapkan sudah dapat memenuhi kebutuhan ditjen teknis sebagai pelaksana proyek untuk melaporkan perkembangan kegiatan dan keuangan proyek.   Senada dengan Koordinator Kelompok, Kepala Sub Koordinator Kelompok PHLN, Hapsari Sri Susanti juga mengingatkan agar seluruh pelaksana proyek pinjaman maupun hibah luar negeri di Kementerian Pertanian untuk mendukung dan rajin melaporkan perkembangan kegiatan dan keuangan proyek.  “Dengan dijalankannya aplikasi SIPOR PHLN Versi 4.0 ini pelaporan kegiatan proyek pinjaman dan hibah luar negeri dapat dilakukan setiap saat dengan cepat, efektif dan efisien. Kami juga dapat melakukan monitoring dengan efektif dan efisien melalui aplikasi SIPOR PHLN Versi 4.0” imbuhnya    Penulis : Nabila Nuraini F.

Ditjen Hortikultura sebagai satuan kerja pelaksana proyek pinjaman luar negeri Horticulture Development Dryland Area Project (HDDAP) telah melakukan penajaman anggaran untuk kriteria kesiapan proyek HDDAP di Bidang Sayuran dan Tanaman Obat, Bidang Buah dan Florikultura, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Bidang Perlindungan Hortikultura dan Bidang Perbenihan Hortikultura pada 25-26 Juli 2022 dan 1-3 Agustus 2022 di Savero Hotel Depok. Kegiatan penajaman anggaran untuk kriteria kesiapan proyek HDDAP dihadiri oleh Tim HDDAP, perwakilan Bappenas, perwakilan Biro Kerja Sama Luar Negeri serta dari pihak donor ADB dan IFAD.  Hasil kegiatan penajaman anggaran untuk kriteria kesiapan proyek HDDAP antara lain : Negosiasi dijadwalkan pada bulan September 2022 dan tanda tangan perjanjian pada Maret 2023 Penerbitan DIPA untuk proyek HDDAP direncanakan pada akhir September 2022. Pihak ADB menyatakan bahwa komponen konsultasi akan dibagi menjadi pusat, barat dan timur sesuai regional. Dokumen perencanaan untuk tiap-tiap kampung pada proyek HDDAP perlu dikonsep dan disusun terlebih dahulu. Dokumen Perencanaan harus mulai disusun dari awal 2023 untuk pelaksanaan Kampung Hortikultura pada tahun 2024, Pengelolaan keuangan tetap dikelola oleh pihak ADB. Komponen 1 direncanakan untuk menuju pembangunan Kampung Hortikultura. Komponen 2 merupakan inti dari HDDAP dimana komoditas akan berperan besar dalam pelaksanaan. Komponen 1,2,3 dan sebagian komponen 4 akan terintegrasi sehingga menjadi suatu Kampung Hortikultura . Procurement Kampung Hortikultura yang akan dibelanjakan harus dispesifikasikan secara detail, tidak ambigu, tidak multi tafsir dan tidak menyebut merk. Anggaran yang dibutuhkan oleh HDDAP pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 65 Miliar dan diperkirakan melakukan percepatan pada tahun 2023.   Penulis : Nabila Nuraini F.

https://www.youtube.com/watch?v=BzA6GDISvlY

Paledang, Bogor, 8 November 2019, Seminar Evaluasi Kinerja Hibah Luar Negeri dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lingkup Kementerian Pertanian pada hari Jumat lalu dibuka oleh Kepala Bagian Pengelolaan PHLN dan Atase Pertanian serta dihadiri oleh peserta dari satker-satker pengelola hibah dan PNBP seluruh unit teknis Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Hadir sebagai narasumber pada acara evaluasi kinerja hibah luar negeri dan PNBP tersebut Bapak Teguh Munajat, selaku Kepala Sub Bagian PNBP (Biro Keuangan dan Perlengkapan); Ibu Nuning Nugrahani, selaku Kepala Sub Bagian Kerjasama Program (Sekretariat Balitbangtan); Bapak Hedriansyah, selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Hibah (Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan; dan Ibu Maria Rosalin, selaku Kasubbag Program (Biro Perencanaan).Pemapar dari Biro Keuangan dan Perlengkapan menjelaskan terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Pembahasan PNBP ini selanjutnya dipandang dari 2 (dua) perspektif, yaitu: (i) Peluang mekanisme PNBP yang ada pada kegiatan hibah dan (ii) Pengelolaan hibah dengan menggunakan mekanisme PNBP. Penggunaan seluruh dana PNBP wajib disetor langsung ke Kas Negara dan sebagian dana dari suatu PNBP dapat digunakan oleh K/L untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan (pasal 2 dan 4 PP 73 Th 1997). Pada intinya menurut pemapar, optimalisasi PNBP dilakukan dengan peningkatan kerja sama yang dikemas melalui skema atau skenario kerja sama dengan sentuhan komersialisasi dan tidak berhenti pada aspek teknologi dan dilakukan sesuai dengan mekanisme APBN.Pemapar dari Badan Litbang Pertanian menyampaikan daftar kerja sama hibah yang dalam penjajakan dengan Balitbangtan, yaitu: (1) Crop Diversity for Improved food security, nutrition and livelihoods in Indonesia; (2) Establishment of Epidemiology Information Interchange System for Migratory Disease and Insect Pest in Asia Region (IMP, Level 4); (3) Development of Vegetable Breeding Rechnology in Asia Region; (4) International Mungbean Improvement Network (IMIN); (5) Development of Soil Atlas of ASIA and National Soil Information System.Pemapar ketiga dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan menyampaikan sebaiknya 1 naskah perjanjian memiliki 1 nomor register dan 1 rekening agar pengelolaan keuangannya akan menjadi lebih mudah. Sementara itu, pemapar terakhir dari Biro Perencanaan menyampaikan Exit Strategy memiliki tujuan untuk menjamin keberlanjutan program/proyek bagi penerima manfaat. Exit Strategy yang disiapkan juga harus sesuai dengan kebijakan nasional.

www.readsi.id

http://moaipdmip.org/home

http://fmsrbpsp.com/

Pilar Pertanian - Penyuluh pertanian adalah ujung tombak pembangunan pertanian secara keseluruhan dan ujung tombak swasembada pangan nasional, hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Prof. Dedi Nursyamsi, pada pembukaan gabungan acara Sosialisasi Pedoman SIMURP dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas-Tenaga Batu Penyuluh Pertanian (THL-TB Penyuluh Pertanian) di Palace Hotel Cipanas Jawa Barat (17/10), dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang. Dedi mengungkapkan, bahwa Penyuluh Pertanian berkontribusi nyata dan signifikan terhadap swasembada pangan nasional dan berharap agar kontribusi yang telah diberikan tidaklah berkurang. Penyuluh juga harus mampu mengikuti era 4.0 dimana teknologi utama menopang implementasi revolusi tersebut dalam bidang pertanian berbasis internet (internet of things), super komputer (artificial inteligence), kendaraan tanpa pengemudi (human-machine interface), teknologirobotik (smart robotic) dan teknologi 3D Printing. Untuk menyikapi dampak perubahan iklim Proyek SIMURP yang fokus pada kegiatan Climate Smart Agriculture (CSA) atau pertanian cerdas iklim, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Teknologi CSA harus dipahami oleh seluruh insan pertanian baik di Pusat maupun di Daerah, ujar Dedi. Bagaimana penyuluh harus memahami dan menerapkan teknologi CSA kepada petani di lokasi Proyek SIMURP. Prinsip CSA yang di terapkan meliputi peningkatan produksi dan hemat air, adaptif terhadap perubahan iklim, menurunkan emisi gas rumah kaca, pengendalian OPT terpadu dan pengembalian bahan organik tanah. Selain itu, aspek-aspek lainnya yang harus diupayakan diantaranya : 1) Peningkatan kapasitas dan peran para penyuluh pertanian di lapangan dengan membangun sistem manajemen dan informasi penyuluhan pertanian berbasis teknologi dan informasi. 2) Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan penyuluhan terutama di tingkat lapangan seperti BPP berbasis IT dan CSA. 3) Penguatan kapasitas kelembagaan petani (poktan dan gapoktan) dan mendorong pembentukan serta pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). 4) Penguatan ketenagaan baik penyuluh maupun pelaku utama terutama petani milenial yaitu petani yang responsif terhadap teknologi dan informasi, serta peka terhadap perubahan sosial dan peduli dengan kelestarian sumber daya alam serta lingkungannya. 5) Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang efektif dan efisien. Tantangan penyuluhan pertanian ke depannya di antaranya mampu menjadi SDM pertanian yang berdaya saing untuk menuju pertanian modern di era revolusi industri 4.0 sehingga diharapkan melalui pertemuan ini, para peserta mampu mengimplementasikannya. (OIR)