Medan, 6 Maret 2024 telah berlangsung Diseminasi Pengelolaan Hibah yang mengusung tema “Memperkuat Sinergi Pengelolaan HIbah untuk Mendukung Pembiayaan Berkelanjutan”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Evaluasi Akutansi dan Setelmen, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh K/L pengelola Hibah. Prinsip kehati-hatian dalam penerimaan hibah diharapkan dapat di terapkan agar daya dukung dan manfaatnya betul – betul sejalan dengan tujuan program K/L. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Syaiful selaku Kepala Kanwil DJPB Sumut dalam mengawali pertemuan. Direktur Evaluasi Akutansi dan Setelmen (EAS), Kemenkeu mengingatkan bahwa untuk penerimaan hibah luar negei kepada daerah, mekanismenya harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu, sesuai K/L yang mengampuh kegiatan yang diusungnya sebelum hibah tersebut di teruskan ke daerah. Selanjutnya hibah yang akan diterima hendaknya di konsultasikan kepada Dit, EAS untuk memastikan apakah bantuan tersebut tergolong bantuan hibah atau bukan, pada forum konsultasi tersebut Dit EAS akan memberikan informasi yang akurat agar K/L dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Untuk hibah dalam bentuk uang ada tahapan yang akan dilalui oleh calon satker penerima hibah yang dalam prosesnya di kenal dengan singkatan “3R1P” (Register, Rekening, Revisi DIPA dan Pengesahan), penjelasan tersebut disampaikan oleh Bapak Semfebri, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPB Provinsi SUMUT, beliau juga menyampaikan bahwa terdapat sangsi bagi K/L yang tidak melaporkan hibahnya berdasarkan laporan yang di tuangkan dalam hasil pemeriksaan BPK, jika selama 2 tahun berturut-turut tidak ada kejelasan maka tidak diperkenankan menerima hibah pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Hadir pula dari perwakilan UNDP yang menjelaskan terkait program kerjanya dalam memformulasikan program kegiatannya di Indonesia selalu merujuk pada 2 aturan yang berlaku, yaitu RPJMN dan UNDP Startegic Plan. Melihat dari target RPJMN 2020-2024, UNDP yang memiliki strategic plan 2021 - 2025, tentunya program UNDP dapat mendukung dan berkontribusi terhadap RPJMN, hal ini disampaikan oleh Management Performance oversight Specialist, UNDP, Bpk. Ari Pratama. UNDP merupakan anggota dari UN dimana perikatan dokumen kerjasama telah di tandatangani bersama antara pemerintah Indonesia (BAPPENAS) dengan UN. Dalam menyusun program kegiatan/kebijakan, UNDP berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini bersama dengan BAPPENAS dan Kementerian Luar Negeri, karena pengambilan keputusan terkait program rujukan di endors dalam sidang executive board UNDP di New York yang dihadiri oleh perwakilan Indonesia (KJRI New York). Namun dalam pengelolaannya, UNDP juga berkonsultasi dengan kementerian Keuangan (DJPPR) sejak 2009/2010 dimana pemerintah Indonesia saat itu sedang berfokus pada peningkatan tata kelola bantuan. Dalam program pelaksanaan teknis, UNDP memiliki project document yang di tandatangani bersama dengan K/L penerima manfaat, yang sebelumnya UNDP telah melakukan koordinasi secara detail bersama K/L terkait. Terdapat dua mekanisme batuan yang dilakukan oleh UNDP, yaitu melalui National Implementatition Modality (NIM), dimana bentunya adalah hibah langsung uang yang akan dikelola oleh K/L penerima bantuan, dan Direct Implementation Modality (DIM), dengan mekanisme hibah langsung dimana seluruh kegiatan dilakukan oleh UNDP dan hasilnya akan diserahkan kepada penerima bantuan. Dalam menyimpulkan dari hasil pertemuan, Moderator menyampaikan bahwa hibah merupakan salah satu modalitas penting untuk mendukung pendanaan kegiatan sektoral maupun untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Selain itu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah perlu terus dijaga dan ditingkatkan untuk mendapatkan trust dan men-trigger mobilisasi pendanaan yang lebih masif melalui skema Blended Finance. Kementerian Keuangan telah mengembangkan regulasi, infrastruktur system dan sarana edukasi dalam rangka pengelolaan hibah yang berkualitas dan sumber pembiayaan berkelanjutan. Selanjutnya masukan dari para stakeholders sangat diperlukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan regulasi pengelolaan hibah untuk menjawab tantangan mendatang

Data status 6 on going proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) Kementerian Pertanian hingga triwulan IV TA 2023 menunjukkan tren Progress Varian (PV) yang bervariasi, dimulai dari proyek yang berstatus At-Risk (Proyek ICARE dan HDDAP), Behind Schedule (READSI dan YESS), dan On Schedule (Proyek SIMURP). Data tersebut dapat terlihat pada hasil inputan yang dilakukan oleh masing-masing satker pengelola PLN kedalam aplikasi SIPOR PHLN yang dikelola oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN), tutur Ibu Santi (Biro KLN) selaku moderator pada pembukaan kegiatan rekonsiliasi data PHLN dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (LPK-PHLN) triwulan IV TA 2023 yang di selenggarakan pada tanggal 10-11 Januari 2024 di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari satker pengelola pinjaman luar negeri lingkup Kementerian Pertanian, yang juga mengundang perwakilan dari Biro Perencanaan Setjen, Kemenkeu dan Bappenas sebagai mitra kerja untuk pengawalan dalam pelaksanaan kegiatan proyek pinjaman luar negeri. Telah tercatat dari total alokasi anggaran PLN untuk 6 proyek yang dikelola oleh Pusat sebesar IDR 438 Miliar TA 2023 telah diserap sebesar IDR 389 Miliar atau 88.97%. Nilai pencapaian tersebut tentunya masih membutuhkan percepatan kegiatan maupun realisasi keuangan pada sisa waktu proyek yang masih tersedia untuk mengejar ketertinggalan dari total komitmen pinjaman maupun dari target komponen yang telah di tentukan. Pada sesi diskusi telah disampaikan masukkan dan tanggapan oleh perwakilan Bappenas (Ibu Wiwin dan Bpk. Zulfriandi), Kemenkeu (Bpk. Umar dan Ibu. Nurhayati) atas progress maupun permasalahan yang terjadi di masing-masing proyek, diantaranya permasalahan penganggaran Terpadu (unified budget) yang berdampak pada penggerusan porsi DIPA di masing-masing unit pengelola. Terkait hal tersebut, Bappenas dan Kemenkeu menanggapi agar para satker pengelola dapat lebih baik dalam merancang rencana penarikan tahunannya dan diharapkan dapat melakukan akselerasi dalam pencapaian target realisasi keuangan maupun kegiatan sehingga dapat meyakinkan pihak terkait untuk memberikan dukungan percepatan yang dibutuhkan. Selain itu dari Kemenkeu juga mengingatkan bahwa proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri, terdapat beberapa Lender yang memberlakukan pinalti berupa Commitment Fee (CF) kepada Pemerintah RI jika proyek mengalami keterlambatan, dalam hal ini Kemenkeu memberikan perhatian kepada Proyek HDDAP karena dari pihak lender ADB akan mengklaim CF sebesar 0,15% dari total pinjaman, dan hal tersebut akan di lakukan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari dan Juli. Biro perencanaan (Bpk. Mugi dan Ibu Echi) mengingatkan bahwa karena loan masuk dalam struktur penganggaran APBN maka kegiatan yang berasal dari loan ini juga masuk dalam pengukuran pencapaian indikator kinerja, terkait dengan hal tersebut diharapkan adanya koordinasi dengan Bidang Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan Setjen untuk menyusun pelaporan yang berbasis aplikasi, yang salah satunya adalah SMART dan e-Monev Bappenas, hal ini dilakukan untuk meminimalisir perbedaan penjelasan yang ada pada laporan lokus didaerah. Selain itu diharapkan agar satker pengelola dapat menginformasikan ringkasan laporan dari target capaian dimasing-masing komponen kegiatan. Terkait unified Budget Ibu Dewi (Biro KLN) dalam menutup pertemuan menyampaikan perlu adanya pembahasan lanjutan untuk mendapatkan solusi terbaik agar kegiatan yang dirancang dapat berjalan dengan baik, dan meminta agar Biro Perencanaan Setjen dapat menindaklanjuti dan mengawal proses pengalokasian anggaran yang bersumber dari loan tersebut.  

Dalam upaya menghadirkan perubahan positif diwilayah pedesaan Rural Empowerment and Agrcultural Development Scaling-up Initiative (READSI) telah sukses mengimplementasikan sejumlah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan rural dan pengembangan pertanian. Melalui hasil monitoring dan evaluasi terbaru, proyek ini terbukti memberikan dampak yang signifikan bagi kelompok tani di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kesempatan Joint Monev yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2023, Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian beserta Tim READSI telah melakukan kunjungan dengan melibatkan DJPK Kemenkeu, Sekretariat BPPSDMP dan Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian untuk bersama-sama melakukan koordinasi dan pemantauan terkait kegiatan proyek READSI di wilayah NTT. Dalam upaya menghadirkan perubahan positif diwilayah pedesaan Rural Empowerment and Agrcultural Development Scaling-up Initiative (READSI) telah sukses mengimplementasikan sejumlah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan rural dan pengembangan pertanian. Melalui hasil monitoring dan evaluasi terbaru, proyek ini terbukti memberikan dampak yang signifikan bagi kelompok tani di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kesempatan Joint Monev yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2023, Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian beserta Tim READSI telah melakukan kunjungan dengan melibatkan DJPK Kemenkeu, Sekretariat BPPSDMP dan Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN), Kementerian Pertanian untuk bersama-sama melakukan koordinasi dan pemantauan terkait kegiatan proyek READSI di wilayah NTT. Tim READSI mengkonfirmasi kesiapan Pemda NTT terkait pasca amandemen PHD. Mengingat waktunya pelaksanaan proyek yang terbatas hingga tahun 2024, maka Tim ingin mendapatkan informasi terkait penganggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk TA 2023 - 2024. Capaian yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah bahwa sampai dengan bulan Juli 2023 realisasi telah mencapai 73% dari total alokasi PHD dan Pemda berkomitmen untuk menyerap sisa PHD TA 2023 dan 2024 sesuai dengan dokumen Annual Work Plan and Budged (AWPB). Pada kesempatan pertemuan juga disampaikan dukunganb Pemerintah Daerah untuk melanjutkan kegiatan READSI setelah masa proyek berakhir dengan sumber pendanaan daerah maupun dari sumber pendanaan lainnya. Koordinasi melekat lintas unit kerja daerah menjadi fokus utama yang di soroti oleh DJPK Kementerian Keuangan agar tidak terjadi hambatan dalam pengajuan reimbursment dan bersama-sama memastikan output kegiatan dan dokumen reimbursment dapat disiapkan dan disusun dengan baik. Biro KLN juga menekankan Peran dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan komitmen PHD sangat penting untuk dilakukan dalam mencapai tujuan dari program READSI dan mendorong percepatan kegiatan serta realisasi didaerah. Biro KLN dalam pendampingannya selalu memantau kelancaran dari implementasi disetiap proyek PHLN melalui rekonsiliasi data realisasi dan kegiatan secara berkala. Pada kunjungan lapang.ke Desa Binafun, Kecamatan Amfoang Tengah, Kab. Kupang, Tim Monev di terima oleh kepala Desa dan Kelompok tani penerima manfaat. Pada kesempatan ini Tim Monev berkesempatan untuk berdikusi dengan kelompok tani, diantaranya mengkonfirmasi seputar program kegiatan proyek READSI yang telah di terima oleh mereka. Ketua Kelompok tani menjelaskan bahwa banyak manfaat yang didapat dari hasil pelatihan yang diikuti diantaranya mereka telah berhasil meningkatkan hasil produksi tanaman pangan (Padi) dan mengembangkan tanaman sayur. Proyek READSI juga telah memberikan bantuan berupa Sumur Pompa dan 17 ekor Babi untuk 17 orang anggota di kelompok tani Binafun. Ketua Kelompok menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah, karena dengan bantuan sumur pompa tersebut mereka telah dapat bercocok tanam sayur dimusim panas dan dapat memenuhi kebutuhan air untuk rumah tangga. Namun untuk bantuan Babi, pada tahun 2022 telah terjadi serangan virus yang menyebabkan kematian. Hingga kini tersisa 7 ekor babi yang masih di pelihara oleh kelompok. Tim Monev juga berkesempatan mengunjungi kelompok tani di Desa Oh Aem, Kecamatan Amfoang Selatan. Kelompok ini telah mendapatkan bantuan ternak Babi dan Bibit tanaman Kopi dari proyek READSI. Kelompok Tani Hidup Baru juga telah berhasil mengembangkan tanaman Jeruk dan telah mampiu untuk mengatur keuangan kelompok karena telah mengikuti pelatihan literasi keuangan yang diberikan dari proyek READSI.           

Kolaka, Sulawesi Tenggara – Biro KLN bersama Badan SDM dan Kementerian Keuangan telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaanaan Program READSI (Rural Empowering Agricultural Development Scaling up Initiative) di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Juli- 2 Agustus 2023. Program READSI merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin melalui pemberdayaan rumah tangga petani di pedesaan dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan di sektor pertanian dan non pertanian. Pada dasarnya program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh petani diantaranya dengan meningkatnya hasil padi sawah, bertambahnya pengetahuan petani serta perubahan mind-set mengenai kemandirian petani. Melalui program ini juga petani diberikan alat mesin pertanian, pupuk dan pengetahuan melalui Sekolah Lapang (Field School). Sedangkan melalui kelompok tani mereka medapatkan pengetahuan mengenai teknis pertanian, penanganan hama dan penyakit, pembuatan pupuk organik dan pengolahan lahan menggunakan smart farming. Selain itu pengetahuan mengenai pengelolaan anggaran juga diberikan, seperti mekanisme simpan pinjam guna kemandirian kelompok tani. Program READSI di Kabupaten Kolaka memang masih banyak ditemukan beberapa kendala di lapangan seperti: (i) metode simpan pinjam yang belum terlaksana untuk keseluruhan kelompok tani; (ii) pembangunan infrastruktur belum terlaksana karena masih mencari konsultan dengan mi; (iii) belum maksimalnya pelaksanaan Sekolah Lapang karena petani lebih memilih komoditas sawit yang lebih menguntungkan dibanding padi sawah; serta (iv) masih sulitnya kelompok tani mendapatkan pupuk kimia bersubsidi sementara salah satu kelompok tani telah berhasil membuat pupuk organik untuk tanaman padi sawah.   Penulis : Isna Helmi Y./Editor   : Hapsari Sri S.

United States Agency for International Development (USAID) dan Food and Agricultural Organization (FAO) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhasil mengendalikan wabah penyakit hewan ternak di Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo. Jeff Cohen, Direktur USAID Indonesia menyatakan bahwa kemampuan petugas dalam berkoordinasi, berkolaborasi dan mengatasi penyakit hewan menular seperti penyakit Antraks dapat dijadikan percontohan untuk daerah lain dalam melakukan pengendalian penyakit hewan menular.  Pada saat kunjungan lapang, Jeff Cohen dan Rajendra Aryal, Country Director FAO di Indonesia serta rombongan melakukan dialog interaktif dengan petugas teknis lapangan yang menangani penyakit Antraks dari puskeswan, puskesmas, Balai Besar Veteriner, Dinas Pangan dan Pertanian Yogyakarta serta warga yang terdampat wabah Antraks. Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Trenggono Trimulyo menyatakan bahwa kunjungan USAID ke Girimulyo memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan lokal untuk memperkuat kerja sama dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan hewan dengan pendekatan one health. Pemerintah dan warga Kulon Progo, Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada USAID, FAO dan Kementerian Pertanian RI atas bantuan peningkatan kapasitas dan kemampuan petugas puskeswan dalam mengendalikan dan investigasi penyakit hewan menular sejak 2006. Trenggono Trimulyo mengharapkan bantuan peningkatan kapasitas tetap berlanjut untuk menghadapi ancaman wabah penyakit hewan dan zoonosis kedepannya.

Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian telah mengadakan Pertemuan Nasional Project Completion Report proyek Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) pada 4-6 Juli 2023 di Hotel Novotel Semarang, Jawa Tengah. Proyek IPDMIP merupakan proyek kolaborasi beberapa kementerian lintas sektor antara lain Direktorat Irigasi dan Rawa - Kementerian PUPR, Direktorat Operasional dan Pemeliharaan – Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Bangsa – Kementerian Dalam Negeri dan BPPSDMP – Kementerian Pertanian dimana executing agency proyek tersebut adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Kementerian Pertanian yang merupakan salah satu implementing agency proyek IPDMIP pada komponen 4 Peningkatan pendapatan pertanian beririgasi dikelola oleh BPPSDMP tepatnya di Pusat Penyuluhan Pertanian dengan tujuan strategis meningkatkan pendapatan pertanian beririgasi pada 16 provinsi, 74 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Pusat Penyuluhan Pertanian sebagai NPIU proyek menggandeng pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten lokasi proyek sebagai PPIU dan DPIU untuk melaksanakan kegiatan proyek IPDMIP yang berfokus pada 3 sub komponen yaitu (i) Komponen 4.1 Peningkatan Produktivitas dan Layanan Pertanian, (ii) Komponen 4.2 Peningkatan Akses dan Layanan Pasar dan (iii) Komponen 4.3 Peningkatan Layanan dan Pemanfaatan Layanan Keuangan Perdesaan. Pertemuan Nasional Project Completion Report (PCR) IPDMIP dilaksanakan bertujuan untuk penyusunan dokumen PCR sebagai persiapan proses penutupan proyek IPDMIP yang akan berakhir pada September 2023 nanti. PCR merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia ke IFAD yang telah dilaksanakan di tingkat pusat-provinsi-daerah. Manajer Proyek IPDMIP Pak Bayu menyampaikan bahwa progress kegiatan completion & closing IPDMIP sebagian besar telah dilakukan dan sedang menyusun laporan akhir. Sedangkan Supervisi IFAD akan dilakukan pada tanggal 10 Juli – 21 Juli 2023 yang nantinya hasil dari Supervisi tersebut menjadi dasar Aide Memoar dan laporan PCR yang akan diserahkan pada pemerintah Republik Indonesia sebelum diadakan audit untuk proyek IPDMIP. Pak Zul dari Bappenas menyampaikan bahwa proyek IPDMIP memiliki tujuan program yang sangat baik dan berpotensi sangat besar untuk peningkatan pangan pertanian sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Besar harapan untuk pemerintah daerah dapat meneruskan keberlanjutan program IPDMIP dengan mereplikasi beberapa program antara lain (i) Menjangkau lebih banyak kelompok tani, (ii) Pemda dapat meneruskan akses layanan keuangan yang telah bekerja sama dengan bank daerah dan (iii) Bussines Case untuk keberlanjutan layanan. Replikasi tersebut juga diharapkan dapat terus berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN serta meningkatkan promosi penjualan dan bisnis digital. Pertemuan Nasional PCR juga mengundang perwakilan PPIU dan DPIU untuk menyampaikan realisasi kegiatan dan keuangan serta capaian setelah mendapatkan maanfat dari proyek IPDMIP. Selain itu, perwakilan PPIU dan DPIU juga memaparkan identifikasi rencana replikasi proyek IPDMIP untuk masing-masing daerah.

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyelenggarakan kegiatan Stakeholders Forum Pengelolaan Hibah 2023. Digelar di Aula Bundo Kanduang Lantai 3, Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat pada 15 Juni 2023 bekerja sama dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan kegiatan ini untuk bertemu dengan para pengelola hibah di lingkungan satuan kerja Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dan membagikan isu terkini dalam pengelolaan hibah. Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG, yang menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung Kementerian Negara/Lembaga maupun Pemda untuk lebih memahami pengelolaan hibah yang akurat, akuntabel dan transparan, diperlukan edukasi, knowledge sharing, dan koordinasi yang intensif antara satker Kementerian Negara/Lembaga/Pemda, pemberi hibah/Donor, DJPb dan DJPPR. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan Talkshow Lesson Learned Pengelolaan Hibah dengan narasumber utama Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Endah Martiningrum yang menyampaikan tentang current issue pengelolaan hibah saat ini menurut PMK 99 Tahun 2017 dan penggunaan SEHATI (Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi) sebagai platform digital pengelolaan hibah seluruh Indonesia.  Kegiatan ini bertemakan “Edukasi Inklusif untuk Memperkuat Pusat Keunggulan Hibah" yang dihadiri secara fisik oleh perwakilan K/L pengelola hibah dan juga disiarkan melalui kanal Youtube DJPPR Kementerian Keuangan. Sebagai pembicara hadir Direktur Anggaran dan Perjanjian/Kontrak Kerjasama Teknis Australia – Indonesia, Andi Muhardi yang menyampaikan tentang pengelolaan pemberian hibah dari DFAT ke Indonesia untuk membantu pembangunan Indonesia. Pada kesempatan tersebut, turut serta hadir Subkoordinator Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Hapsari Sri Susanti yang membagikan pengalaman Kementerian Pertanian dalam mengelola hibah luar negeri.  Aplikasi SIPOR PHLN yang dimiliki Kementerian Pertanian menjadi salah satu contoh sukses dalam memanfaatkan aplikasi untuk penginputan dan pelaporan data secara sistematis sehingga memudahkan satker dalam melaporkan data pada Biro Kerja Sama Luar Negeri yang nantinya akan diteruskan pada Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri secara triwulanan. Sesi selanjutnya adalah launching e-learning Pengenalan Pengelolaan Hibah oleh Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen serta Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. E-learning ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antar unit di Kementerian Keuangan baik di DJPPR, DJPb, dan BPPK untuk terus mengedukasi para pengelola keuangan di seluruh satuan kerja. E-learning ini dapat diakses melalui klc2.kemenkeu.go.id oleh seluruh masyarakat tidak tertutup hanya untuk pegawai Kementerian Keuangan. 

Bogor-Demi mendukung transformasi sistem pangan global dengan mempromosikan lanskap yang berkelanjutan dan terintegrasi serta rantai nilai komoditas yang efisien, dilakukan kegiatan Proyek Global Environment Facility-Food Systems, Land Use, and Restoration (GEF-FOLUR). Dalam Proyek FOLUR ini, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan berpartisipasi untuk menciptakan model keberlanjutan rantai nilai pada komoditas perkebunan yang ditargetkan seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao melalui penerapan lanskap tat guna lahan yang komprehensif dengan memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati, perubahan iklim, restorasi, dan degradasi lahan. "Menindaklanjuti sosialisasi GEF-FOLUR pada tahun 2022 lalu, jajaran Ditjen Perkebunan terus melanjutkan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi mengenai rencana pelaksanaan dan mekanisme pengelolaan proyek di Kementerian Pertanian dalam Proyek GEF- Folur dalam acara penandatanganan Implementation Arrangement (IA) dan Sosialisasi proyek GEF-FOLUR sehingga tercapai kesepakatan dengan FAO mengenai rincian hibah proyek ini," ujar Heru Tri Widarto, Sekretaris Ditjen Perkebunan di Bogor (10/04) Heru menjelaskan, sebagaimana diketahui bahwa proyek ini di danai dari hibah langsung Global Environtment Facility(GEF) melalui UNDP dan FAO selama 72 bulan terhitung mulai dari tanggal 21 Februari 2022 dan Project Document awal sudah ditandatangani sebagai salah satu syarat utama untuk proses registrasi pengajuan proyek hibah langsung ke Kementerian Keuangan. "Kami menyambut baik Proyek FOLUR ini. Pada proyek ini kami mengharapkan dalam setiap substansi operasional kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mendukung kebijakan dan program Kementerian Pertanian. yang kami perlu garis bawahi, bagaimana proyek ini dapat melakukan penataan lahan budidaya berbasis landscape. Walaupun hanya terbatas pada 5 provinsi dan 4 komoditas, proyek ini dapat dijadikan piloting untuk pengembangan landscape terpadu berbasis komoditas pertanian yang kedepan bisa dilakukan replikasi," jelas Heru. Lebih lanjut, Heru mengatakan, misi dari Proyek FOLUR bagi Kementerian Pertanian sendiri dapat mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Pertanian, lalu mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani melalui pelaksanaan bimtek dan capacity building petani didaerah dalam hal implementasi GAP dan GHP komoditas. "Proyek ini diharapkan mendorong peningkatan kapasitas petani dan penguatan kelembagaan, pengembangan sistem perkebunan berkelanjutan berbasis spasial yang nantinya dapat dihasilkan sertifikasi mutu dan keberlanjutan ditingkat petani untuk pada akhirnya kita dapat memperoleh support for international recognition dan tentunya akses pasar yang lebih luas di perdagangan internasional," harap Heru.           

Jakarta, 24 Maret 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi rencana pengembangan aplikasi SIPOR PHLN, Biro Kerja Sama Luar Negeri. Rapat dihadiri dari Unit Eselon I pengelola PHLN lingkup Kementan, Kemenkeu dan Bappenas. Tujuan dari pengembangan aplikasi SIPOR PHLN adalah untuk menunjang dan melengkapi kebutuhan pelayanan informasi pinjaman dan hibah luar negeri bagi pembuat kebijakan, unit perencana, unit teknis serta pengelola proyek PHLN yang menangani perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan-evaluasi kegiatan proyek PHLN baik yang dikelola oleh pusat maupun daerah sehingga hasil yang diperoleh maksimal dan tetap sesuai peraturan PHLN yang berlaku saat ini. Adapun output  dari pertemuan ini akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelaporan PHLN dengan penerapan teknologi terkini dalam aplikasi dengan menampilkan menu baru yaitu, menu Flash Report (FR). Menu ini akan menampilkan pelaporan perkembangan PHLN setiap Triwulanan yang diperuntukkan kepada pimpinan dimasing-masing Satker pengelola PHLN dalam bentuk Whatapp Messenger. Menu tersebut bertujuan agar status satker pengelola dapat segera terinformasikan dan dapat ditindaklanjuti oleh para pimpinan di masing-masing unit kerja terkait. Berbagai masukkan telah disampaikan dari peserta rapat dan telah dicatat oleh Biro KLN, diantaranya masukkan terkait pencantuman target dari output kegiatan dimasing-masing proyek agar dapat ditampilkan pada menu FR sebagai informasi pendukung untuk penjelasan atas realisasi yang dicapai.