Studi komprehensif yang ditunjang pengamatan lapang ekstensif di Jawa telah dilaksanakan perihal susut pangan hortikultura oleh FAO-UN didukung Direktoral Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian di tahun 2022-2023. Materi kajian adalah identifikasi hambatan dan kelayakan upaya pencegahan dan pengurangan susut pasca panen untuk komoditi cabai, bawang, dan kubis. Studi ini menerapkan metode FAO – Food Loss Asessment (FAO-FLA) dengan pendekatan sistem pangan dalam menerapkan prioritas intervensi serta kebijakan programnya. Dasar pemikiran studi merujuk target SDG 12.3 bahwa di tahun 2030 adalah sejarah pengurangan kehilangan pangan di jalur produksi dan rantai pasok, termasuk susut pasca panen. Upaya ini sejalan dengan perwujudan UU. Hortikultura No.13/2010 yang mengamanatkan peningkatan produktivitas, kualitas, nilai tambah dan pangsa pasar. Seiring dengan itu adalah peningkatan konsumsi dan manfaat ragam-ragam hortikultura sehubungan dengan perluasan lapangan kerja dan peluang bisnis. Ruang lingkup kajian meliputi susut kuantitas dan kualitas dari kegiatan panen sampai ke pasar induk, dimana setiap komiditi secara spesifik di nilai – kejadian susut (CLP – Critical Loss Point) termasuk upaya penanggulangannya. Dari telaah lapang, untuk CLP cabai disusut panen ditemukan 0,43% -2,48%, yang disebabkan panen tidak tepat waktu, lewat matang dan teknik pemilahan mutu produk. Masalah ini diatasi dengan penerapan tata cara penanganan baik (GHP – Good Handling Practices), sesuai permintaan pasar. Ditingkat pengumpul di desa susut berkisar 1.43 % - 2.66 % yang umumnya disebabkan kemasan tidak memadai, rontok dan jeleknya penyimpanan. Adapun susut yang besar justru terjadi karena faktor eksternal, terutama pada kejadian penundaan panen, modal waktu transport yang lama karena hambatan di jalan serta kondisi cuaca hujan. Panen yang berlebihan mengakibatkan jatuhnya harga ditingkat petani, juga menyebabkan susut tinggi akibat penumpukkan stok.    Untuk komoditi bawang merah, CLP panen bisa mencapai 6,25% yang disebabkan aktivitas pemanenan yang ceroboh dan pengangkutan manual di kebun. Adapun di lokasi koleksi produk di desa dan pedagang pengepul, CLP dapat mencapai 17,3 %, selama proses pemilahan dan penjemuran. Pada saat transportasi juga terjadi susut 6.4% - 7% diakibatkan oleh kerusakan fisik dan tercecer. Faktor curah hujan dan pemilahan mutu di pasar induk juga bisa menambah jumlah kehilangan produk, yang mungkin disetarakan dengan potongan harga beli. Produktivitas bawang yang semakin menurun juga dijumpai akibat turunnya tingkat kesuburan lahan produk.    Adapun untuk kubis, susut pada saat panen bisa mencapai 5 – 15% dikarenakan pengupasan yang sembarangan dan melekatnya kotoran tanah. Selain itu, mempertimbangkan persyaratan mutu yang tinggi dari konsumen, maka susut pada proses penyimpanan produk di tingkat pengumpul desa dan Sub Terminal Agribisnis dapat mencapai 33 %. Proses sortasi tersebut dihubungkan dengan standard pasar modern yang menuntut berat dan kebersihan tertinggi. Pembongkaran tumpukan kubis di truk pada pasar induk juga menyumbang susut dan limbah. Secara umum penanganan susut pasca panen hortikultura di beberapa aktivitas rantai pasok sudah memadai, seperti pemakaian karung plastik dan penyuluhan GHP. Namun dari kajian ini masih dijumpai perlunya penanganan lebih efektif, karena observasi lapang CLP dari cabai 1 – 8.5%, di bawang 3.22 - 17.3% serta di kubis 18 – 52%. Pengetahuan dan kesadaran akan terjadinya susut pangan masiih di nilai belum baik dikalangan para pelaku rantai pasok, dimana faktor eksternalitas seperti cuaca buruk dan lemahnya infrastruktur transportasi sering memicu kehilangan pangan yang tinggi. Lamanya masa simpan dan fluktuasi harga secara tidak langsung mempengaruhi mutu dan nilai produk yang pada gilirannya menambah susut pangan. .  Hasil analisis kebijakan yang dilaksanakan pada temuan lapang serta konsultasi ahli, merekomendasikan tiga upaya penanggulangan susut hortikultura yang memerlukan peran dan intervensi instansi pemerintah, terutama dari Kementerian Pertanian. Ketiga rekomendasi tersebut terhubungkan dengan UU. Pangan No 18/2012 dimana perniagaan pangan diartikan pada stabilisasi harga maupun rantai pasok. Infrastruktur pasar hortikultura mensinergikan faktor fisik teknis dengan manajemen sistem program yang menerapkan digitalisasi informasi, yaitu : Pusat Penanganan Pasca Panen Hortikultura (Post Harvest Handling Center) yang dikelola oleh Gapoktan atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP), dimana fasilitasnya mencakup alat dan mesin sortasi, penyimpanan, pengeringan, blower, pembersihan, pengemasan, alat timbang sampai cold storage. Fasilitas Bimbingan Teknis Pasca Panen Hortikultura (Post Harvest Technical Assistance Facility) yang merupakan sekolah lapang dimana GHP dipercontohkan dan uji coba teknologi serta pertukaran pengetahuan produk antar petani dijalankan. Fasilitas ini sebaiknya dikelola Gapoktan dalam lingkup klaster Kampung Hortikultura. Agroindustri Pengolahan Pangan (Agro Processing Industry) dalam skala UKM yang dijalankan dunia usaha dan bisa dikaitkan dengan BUMP atau Korporasi Pertanian – Bisnis modelnya adalah meningkatkan nilai tambah produk olahan serta dapat memproses produk kualitas rendah dan limbah pasca panen. Dampak ekonomi adalah perluasan lapangan pekerjaan dipedesaan serta menerapkan konsep ekonomi sirkular. Konklusi studi ini merumuskan pentingnya sinergi kebijakan strategi dan kegiatan operasional dari kelompok tani, dunia usaha dan instansi pemerintah; baik dalam penanggulangan maupun pencegahan susut pasca panen untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.   Dipersiapkan oleh: Center of System (Service Provider) Direktorat Jenderal Hortikultura  

Magelang, 28 Februari – 1 Maret 2023. Kegiatan UPLAND merupakan kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari dana hibah luar negeri dengan pemberi pinjaman yaitu Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Salah satu bentuk kegiatan dari program ini adalah pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian berupa saluran irigasi tersier, jalan usaha tani, embung, dam penahan dan irigasi perpipaan. Selain itu juga kegiatan pengembangan pertanian padi organik berupa pengembangan perbenihan, bantuan sarana produksi pertanian, dan unit pengolahan pupuk organik (UPPO). Kemudian bantuan alat mesin pertanian berupa hand traktor, perontok padi, laboratorium hayati dan lainnya. Manager Pengelola Project UPLAND, Kementerian Pertanian menjelaskan delegasi tersebut, akan melihat langsung kegiatan Project UPLAND yang dilaksanakan sejak 2021.  Rombongan delegasi ini terdiri dari Delegasi Abu Dhabi Fund for Developmnent, Delegasi Bill and Melinda Gatess Foundation dan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. Kemudian, Delegasi Islamic Solidarity Fund and Development dan Delegasi Qatar Fund for Development. Kabupaten Magelang terpilih menjadi showcase Project UPLAND dan pelaksanaannya dinilai cukup sukses. Banyak petani muda di Kabupaten Magelang yang bergerak di bidang pertanian organik. Pertanian padi organik Kabupaten Magelang menjadi percontohan di nusantara dan sejumlah negara di Asia. Karena selain lahan luas, para petani Kabupaten Magelang juga terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan data pada 2021-2024 Kabupaten Magelang mendapat bantuan untuk pengembangan padi organik di dataran tinggi seluas 2.000 hektar melalui Kegiatan UPLAND dari Kementerian Pertanian yang bersumber dari Loan IsDB dan IFAD (International Fund for Agricultural Development).   Penulis : Nabila Nuraini F.

Pangalengan, 14 Februari 2023: Untuk mendukung pelaksanaan Indonesia and Japan Horticulture Public Private Partnerships Project Phase 2 (IJHOP4-2), Tim Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian melakukan kegiatan kunjungan lapang pada tanggal 14 Februari 2023 di Kelompok Tani Katenzo, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Proyek IJHOP4-2 di Direktorat Jenderal Hortikultura ini merupakan proyek bantuan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang bertujuan untuk memodernisasi sistem pemasaran dan distribusi produk pertanian. Kegiatan kunjungan lapang ini bertujuan untuk melakukan monitoring pada Kelompok Tani Katenzo dalam pengembangan sistem pemasaran dan distribusi serta budidaya tanaman tomat jenis Amala. Tomat jenis Amala ini merupakan tomat tipe intermediate untuk dataran tinggi yang memiliki bentuk buah lonjong, agak keras dan dagingnya tebal. Meskipun jenis tomat ini memiliki banyak keunggulan namun harga tomat tersebut di tingkat petani di Pangalengan masih berkisar Rp 1500,-/kg. Kelompok Tani Katenzo di Pangalengan binaan proyek IJHOP4-2 ini terdiri dari 16 anggota dan sampai saat ini telah menerima banyak pelatihan dari pihak JICA diantaranya, yaitu: pelatihan pembuatan media tanam, pembuatan pupuk organik cair (POC), budidaya persemaian, dan manajemen keuangan. Pada pengembangan budidaya tanaman tomat jenis Amala ini, petani di Kelompok Tani Katenzo pada awalnya biasa menggunakan bahan anorganik seperti pupuk untuk menghindari serangan penyakit layu Fusarium, namun dengan melalui pelatihan POC, sedikit demi sedikit petani sudah mulai bisa membuat pupuk cair organik sendiri yang kemudian diberikan pada tanaman tomat untuk merangsang pertumbuhan dan memperkuat akar tanaman. Proyek IJHOP4-2 saat ini juga telah mengenalkan pemanfaatan teknologi keuangan melalui startup Financial Technology (FinTech) pada Kelompok Tani Katenzo sebagai upaya untuk mendukung modernisasi sistem pemasaran dan distribusi rantai nilai produk pertanian. Dalam kegiatan kunjungan lapang ini beberapa anggota Kelompok Tani Katenzo menyampaikan harapannya terkait keberlanjutan proyek IJHOP4-2 yang banyak memberi manfaat terhadap petani terutama dalam pengembangan budidaya sayuran tomat khususnya serta dalam pemasaran dan distribusinya.    Penulis: Hapsari Sri Susanti

Memasuki tahun anggaran 2022 Triwulan III, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, melakukan rekonsiliasi data pinjaman dan hibah yang dikelola oleh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 11-12 Oktober 2022 di Kantor Pusat Kementan, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan terkait progres kinerja realisasi keuangan dan kegiatan PHLN. Penyusunan laporan ini merupakan amanat PP 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4/2011, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 180/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah. Dalam Kegiatan ini telah di rekonsialisasikan data pinjaman luar negeri sebanyak 7 judul proyek on going yang dikelola oleh 3 Satker di Kementan, yaitu BPPSDMP mengelola 4 Judul proyek (IPDMIP, READSI, SIMURP dan YESS), Ditjen PSP dengan 2 judul proyek (FMSRB dan UPLANDs) dan Badan Litbang Pertanian 1 judul proyek (ICARE). Pinjaman luar negeri sampai dengan triwulan III TA 2022 telah bekerja sama dengan 5 lender aktif, yaitu: IFAD, IsDB, World Bank, AIIB dan ADB. Berdasarkan hasil rekonsiliasi, menunjukkan bahwa tren pinjaman luar negeri di masing-masing Satker pengelola mengalami keterlambatan (behind schedule) yang disebabkan banyak faktor, diantaranya keterlambatan reimbursement untuk proyek yang menggunakan mekanisme on granting.  Sedangkan untuk kegiatan hibah luar neger di lingkup Kementan saat ini telah terkonfirmasi sebanyak 57 judul yang dikelola oleh 32 Satker, terdiri dari Hibah Terencana 2 judul proyek dan 55 Hibah Langsung uang/BJS dari 28 Donor aktif. Sampai dengan TW III TA 2022, Sakata Seed Cooperation merupakan pemberi hibah dengan nilai komitmen tertinggi setelah AusAID dan FAO yaitu sebesar 56,2% dari keseluruhan nilai komitmen hibah.

The quality of agricultural and derivative products is important in penetrating international markets and the Agriculture Ministry says it is empowering farmers from the upstream and downstream sectors to come up with ever better products. “Technology and innovation are the main keys to developing sustainable agriculture and food systems,” Agriculture Minister Syahrul Yasin Limpo said, as quoted by a press release issued by the ministry. The minister was speaking at the One Day with Indonesian Coffee, Fruits, Floriculture (ODICOFF) event in Washington, DC on Tuesday afternoon.

Koordinator Kelompok Substansi Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Atase Pertanian Cordelia Ervina mewakili Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri resmi melaunching aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SIPOR PHLN) versi 4.0, Selasa (14/06/2022).  Bertempat di ruang rapat Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan), Bogor. Kegiatan launching ini dilaksanakan bersamaan dengan bimbingan teknis aplikasi SIPOR PHLN Versi 4.0 yang diikuti oleh sub kelompok PHLN dan Ditjen teknis terkait proyek pinjaman luar negeri seluruh Kementerian Pertanian.   Aplikasi SIPOR PHLN adalah aplikasi pelaporan proyek pinjaman dan hibah luar negeri berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi.    Aplikasi ini merupakan keluaran dari sub kelompok PHLN Biro Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian. Sedangkan pelaksanaanya di lingkungan Kementerian Pertanian berada dibawah kendali sub kelompok pinjaman hibah luar negeri.   Koordinator kelompok PHLN dan atase pertanian Cordelia Ervina, dalam keterangannya menjelaskan bahwa aplikasi SIPOR PHLN Versi 4.0 diharapkan sudah dapat memenuhi kebutuhan ditjen teknis sebagai pelaksana proyek untuk melaporkan perkembangan kegiatan dan keuangan proyek.   Senada dengan Koordinator Kelompok, Kepala Sub Koordinator Kelompok PHLN, Hapsari Sri Susanti juga mengingatkan agar seluruh pelaksana proyek pinjaman maupun hibah luar negeri di Kementerian Pertanian untuk mendukung dan rajin melaporkan perkembangan kegiatan dan keuangan proyek.  “Dengan dijalankannya aplikasi SIPOR PHLN Versi 4.0 ini pelaporan kegiatan proyek pinjaman dan hibah luar negeri dapat dilakukan setiap saat dengan cepat, efektif dan efisien. Kami juga dapat melakukan monitoring dengan efektif dan efisien melalui aplikasi SIPOR PHLN Versi 4.0” imbuhnya    Penulis : Nabila Nuraini F.

Ditjen Hortikultura sebagai satuan kerja pelaksana proyek pinjaman luar negeri Horticulture Development Dryland Area Project (HDDAP) telah melakukan penajaman anggaran untuk kriteria kesiapan proyek HDDAP di Bidang Sayuran dan Tanaman Obat, Bidang Buah dan Florikultura, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Bidang Perlindungan Hortikultura dan Bidang Perbenihan Hortikultura pada 25-26 Juli 2022 dan 1-3 Agustus 2022 di Savero Hotel Depok. Kegiatan penajaman anggaran untuk kriteria kesiapan proyek HDDAP dihadiri oleh Tim HDDAP, perwakilan Bappenas, perwakilan Biro Kerja Sama Luar Negeri serta dari pihak donor ADB dan IFAD.  Hasil kegiatan penajaman anggaran untuk kriteria kesiapan proyek HDDAP antara lain : Negosiasi dijadwalkan pada bulan September 2022 dan tanda tangan perjanjian pada Maret 2023 Penerbitan DIPA untuk proyek HDDAP direncanakan pada akhir September 2022. Pihak ADB menyatakan bahwa komponen konsultasi akan dibagi menjadi pusat, barat dan timur sesuai regional. Dokumen perencanaan untuk tiap-tiap kampung pada proyek HDDAP perlu dikonsep dan disusun terlebih dahulu. Dokumen Perencanaan harus mulai disusun dari awal 2023 untuk pelaksanaan Kampung Hortikultura pada tahun 2024, Pengelolaan keuangan tetap dikelola oleh pihak ADB. Komponen 1 direncanakan untuk menuju pembangunan Kampung Hortikultura. Komponen 2 merupakan inti dari HDDAP dimana komoditas akan berperan besar dalam pelaksanaan. Komponen 1,2,3 dan sebagian komponen 4 akan terintegrasi sehingga menjadi suatu Kampung Hortikultura . Procurement Kampung Hortikultura yang akan dibelanjakan harus dispesifikasikan secara detail, tidak ambigu, tidak multi tafsir dan tidak menyebut merk. Anggaran yang dibutuhkan oleh HDDAP pada tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 65 Miliar dan diperkirakan melakukan percepatan pada tahun 2023.   Penulis : Nabila Nuraini F.

Kementerian Pertanian berhasil melakukan negosiasi dengan pihak World Bank untuk proyek pinjaman luar negeri yang mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan. Proyek ICARE efektif ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2022 dengan penerbitan nomor register pada 21 Juli 2022 (1LAVQJMA). Proyek ICARE merupakan pinjaman luar negeri yang dikelola oleh Badan Litbang Pertanian dan dilaksanakan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di 9 lokasi di Indonesia. .   Penulis : Nabila Nuraini F.

https://www.youtube.com/watch?v=BzA6GDISvlY