Forum evaluasi ke-2 kinerja penyerapan DIPA Pinjaman Luar Negeri, dan penyiapan outlook penarikan sampai dengan Desember 2019 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 September 2019 di Kementerian Keuangan telah membahas terkait kinerja penyerapan dan persiapan langkah-langkah percepatan kegiatan dari masing-masing proyek yang di kelola oleh Kementerian Pertanian. Hadir dalam pertemuan tersebut pengelola dari proyek IPDMIP, READSI, SIMURP, YESS, FMSRB dan SMARTD yang didampingi oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN) dan Biro Perencanaan.

Secara umum, status penyerapan DIPA di Kementerian Pertanian tidak banyak perubahan seperti evaluasi sebelumnya dengan capaian disburse ratio sebesar 33,10% dari total penyerapan kumulatif sampai dengan bulan September 2019 di empat proyek berstatus on going. Hal ini disampaikan oleh Biro KLN, Kementan yang membuka sesi pembahasan terkait kinerja penyerapan anggaran.

Melihat status capaian tersebut, tentunya masih terdapat banyak faktor yang menghambat dari pelaksanaan kegiatan pinjaman luar negeri, khususnya pada proyek yang menggunakan mekanisme on granting (penerusan hibah ke daerah). Pada forum ini, masing-masing perwakilan proyek mengambil kesempatan untuk menjelaskan beberapa point penting, diantaranya kendala pembatalan komitmen daerah untuk ikut berperan dalam proyek maupun daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

Hambatan koordinasi keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan pihak Executing Agency (Kementerian PUPR) juga menjadi isu dalam pembahasan proyek IPDMIP, FMSRB dan SIMURP sebagai Implementing Agency. Terkait hal tersebut, Kementerian Pertanian diminta untuk menyampaikan surat resmi kepada Kemenkeu terkait permasalahan yang terjadi.

Untuk tindaklanjut terkait percepatan penyerapan semester II pada status proyek on going (IPDMIP, READSI dan FMSRB) dilaporkan bahwa paket Pengadaan barang/jasa, seperti pengadaan Konsultan dan pengadaan sarana penunjang kegiatan proyek telah terkontrak, sehingga masing-masing proyek optimis pada semester II realisasi akan meningkat. Untuk Proyek YESS masih terganjal pada proses pembukaan rekening di BI sehingga menghambat pelaksanaan program. Untuk itu diharapkan Biro Perencanaan, Setjen Kementan dapat menyampaikan surat resmi kepada Kemenkeu untuk ditindaklanjuti.

Perwakilan dari Ditjen PPR, Kemenkeu menyampaikan bahwa kinerja penyerapan Pinjaman Luar Negeri di tingkat Kementerian/Lembaga ditahun 2018 telah mencapai 100,1%. Hal ini menjadi fokus Kementerian Keuangan untuk dapat mempertahankan agar capaian tersebut tidak menurun ditahun 2019. Untuk itu Kemenkeu meminta agar semua K/L pengelola PLN dapat selalu melaporkan progress maupun permasalahan yang ada untuk dapat bersama-sama mengawal maupun mencarikan solusi demi kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tujuan proyek.